Sejarah 17 Januari: Ditandatanganinya Perjanjian Renville

Dalam perundingan renville, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, Sedangkan Belanda dipimpin R. Abdulkadir Wijoyoatmojo seorang Indonesia yang berpihak kepada belanda (Dok. Istimewa)

Bosscha.id – ‘Perjanjian Renville’ adalah sebuah perjanjian yang melibatkan dua negara, yaitu Belanda dan Indonesia. Yang kemudian melahirkan kesepakatan, yang hasil dari kesepakatan itu ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di geladak USS Renville, kapal perang Amerika yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Perundingan renville yang kemudian menghasilkan perjanjian renville berawal dari tanggal 8 Desember 1947 dengan ditengahi oleh Belgia, Australia dan Amerika Serikat yang disebut juga dengan nama Komisi Tiga Negara atau (KTN).

KTN sendiri adalah sebuah badan arbitase yang berdiri atas persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk mengawasi gencatan senjata dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Belanda dan Indonesia.

Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya perundingan renville, oleh karena semakin memanasnya hubungan antara Belanda dan indonesia. Terlebih ketika Belanda melanggar kesepakatan dalam perjanjian Linggarjati hingga kemudian melakukan agresi militer pertamanya ke Indonesia.

Agresi militer Belanda ke Indonesia, kemudian mendapat banyak tentangan dari dunia internasional, termasuk Amerika Serikat dan Inggris yang notabene adalah sekutu Belanda. Kemudian Australia dan India mengusulkan keadaan yang sedang terjadi di Indonesia ini untuk dibahas dalam rapat dewan keamanan PBB.

Dan akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1947 dewan keamanan PBB mendesak pihak Belanda dan Indonesia melakukan gencatan senjata. Lalu 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 1947, kedua belah pihak mengumumkan untuk gencatan senjata yang juga menjadi tanda berakhirnya Agresi militer Belanda ke 1 ini.

Lalu, pada tanggal 18 September 1947, dewan keamanan PBB membentuk sebuah komisi yang kemudian dikenal dengan sebutan KTN atau Komisi Tiga Negara. Yang anggotanya terdiri dari perwakilan 3 negara, yaitu Australia (Richard Kirby), Belgia (Paul van Zeeland) dan Amerika Serikat (Frank Graham).

Tugas pokok KTN di Indonesia antara lain adalah membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. Dalam usaha dan upayanya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut maka KTN mengusulkan agar pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan. Hingga kemudian terjadilah perundingan di kapal perang Renville yang melahirkan perjanjian Renville.

Dalam perundingan renville, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin, Sedangkan Belanda dipimpin R. Abdulkadir Wijoyoatmojo seorang Indonesia yang berpihak kepada belanda. Dalam perundingan tersebut, kemudian lahirlah beberapa poin kesepakatan yang menjadi hasil dari perundingan Renville, diantaranya:

  • Wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya, Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera
  • TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda
  • Disetujuinya garis demarkasi yang menjadi pemisah antara wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda.
Baca Juga:   Sejarah 19 September: Rapat Raksasa Ikada dan Pidato Bung Karno yang Membakar Semangat

Kurang lebih 3 poin tersebutlah yang menjadi inti penting dari hasil perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut wilayah kekuasaan Republik Indonesia di pulau jawa hanya meliputi wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Hasil dari perjanjian ini dinilai sangat merugikan pihak Indonesia karena wilayah geografis Republik Indonesia yang semakin sempit. Keadaan semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan Blokade ekonomi pada beberapa wilayah kekuasaan RI.

Hasil dari perundingan renville ini, semakin memperlihatkan kekalahan dalam perjuangan diplomasi. Selain itu TNI juga harus meninggalkan wilayah-wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun di wilayah Jatim dan Jabar untuk kemudian hijrah ke Yogyakarta.

Hasil ini pun kemudian mendapat banyak tentangan keras dari partai politik seperti Partai Nasional Indonesia dan juga Masyumi. Suhu politik pun memanas hingga kemudian kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden seokarno di tanggal 23 Januari 1948. Kabinet amir pun bubar dan berganti dengan kabinet Hatta.

Lalu lahir pula pemberontakan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang membentuk Negara Islam Indonesia (NII). Kartosuwiryo dan pasukannya tak mau keluar dari Jabar yang saat itu berada dalam kekuasaan Belanda, lalu menganggapnya sebagai momentum yang tepat untuk mendirikan sebuah negara dengan ideologi Islam.

Perjanjian Renville ini tercatat sebagai perjanjian paling tidak menguntungkan dalam sejarah perundingan dengan Belanda selama masa Revolusi. Setelah itu, perjalanan Indonesia menuju negara yang berdaulat penuh atas teritorinya masih panjang dan harus melalui berbagai perundingan alot lainnya.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password