Sejarah 15 Januari: Peristiwa Malari, Perlawanan Besar Pertama Terhadap Rezim Orde Baru

15 Januari 1974, adalah perlawanan besar pertama terhadap Rezim Suharto. Sumber foto: https://www.kaskus.co.id

Bosscha.id – Sejarah pemerintahan ototriter Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto, dari tahun 1966 sampai 1998, banyak diwarnai dengan pembungkaman terhadap pihak-pihak yang dianggap kritis terhadap pemerintah.

Tindakan represif terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu stabilitas negara ini pun gencar dilakukan oleh Suharto. Salah satu tindakan represif yang pernah dilakukan oleh rezim ini terhadap pihak atau kelompok kritis adalah pasca terjadinya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari). Peristiwa ini pecah saat sedang berlangsungnya unjuk rasa untuk menolak modal atau investasi asing pada tahun 1974.

Pada tanggal 15 Januari 1974, atau tepat hari ini 46 tahun yang lalu, terjadi suatu gerakan demonstrasi mahasiswa yang berkembang menjadi kerusuhan massal. Pada saat itu mahasiswa turun ke jalan untuk menentang rencana investasi besar-besaran Jepang kepada Indonesia. Demonstrasi besar-besaran ini dilakukan bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Ibu Kota.

Pada saat itu, mahasiswa berencana untuk menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang dengan melakukan aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan d Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Akan tetapi, ketatnya penjagaan membuat mahasiswa akhirnya tidak berhasil mewujudkannya. Dengan kronologis peristiwa yang tergolong singkat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit kerusakan yang terjadi.

Para demonstran melakukan aksi pembakaran terhadap kendaraan-kendaraan yang ada hubungannya dengan Jepang, serta melakukan penjarahan. Hal ini menimbulkan kerusuhan yang sangat besar dan menjadi alasan bagi rezim Orde Baru ini untuk melakukan tindakan represif, yaitu pembungkaman terhadap aksi mahasiswa.

Pada saat itu pula, Presiden Soeharto mengambil keputusan untuk memberhentikan Soemitro dari jabatannya sebagai Panglima Kopkamtib. Kemudian, untuk kemudian diambil alih oleh Presiden Suharto sendiri. Tak hanya itu, Sutopo Juwono yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bakin pun dicopot, dan digantikan oleh Yoga Soegomo.

Jakarta kala itu dipenuhi asap, penghancuran dan penjarahan terjadi di mana-mana. Tidak hanya menyasar produk-produk Jepang, massa yang brutal juga melampiaskan kekesalannya kepada perusahaan-perusahaan Tionghoa. Salah satunya adalah Astra yang menjadi distributor barang-barang otomotif dari Jepang.

Mobil-mobil dan sepeda motor buatan Jepang dan buatan asing lainnya pun tak luput dari pembakaran, ada yang diceburkan ke sungai, atau jika pemiliknya beruntung, kendaraan mereka hanya dikempeskan rodanya. Keadaan Jakarta saat itu pun jadi tidak kondusif, maka pada tanggal 17 Januari 1974 untuk menghindri hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Suharto akhirnya mengambil keputusan untuk mengantar Perdana Menteri Jepang ke pangkalan udara menggunakan helikopter.

Pada rapat sidang Pleno DPR pada tanggal 21 Januari 1974, Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Maraden Panggabean menyatakan bahwa kerugian materi yang diakibatkan oleh kejadian ini cukup banyak. Sekitar 807 unit mobil dan 187 unit sepeda motor rusak atau dibakar, 144 gedung rusak atau terbakar termasuk pabrik coca cola, 160 kg emas lenyap dari beberapa toko perhiasan. Tidak hanya kerugian secara materi, sebanyak 11 orang meninggal, 177 luka berat, 120 luka ringan.

Baca Juga:   Sejarah 28 Maret: Pesawat 'Woyla' Milik Garuda Indonesia dibajak Oleh Kelompok Ekstrimis

Ali Sadikin yang menjabat Gubernur Jakarta pada waktu itu memberikan angka kerusakan yang berbeda. Ia menyebutkan sebanyak 522 mobil dirusak, 269 diantaranya dibakar, 137 motor dirusak dan 94 motor diantaranya dibakar, lima buah bangunan terbakar habis termasuk dua blok dari proyek Pasar Senen yang bertingkat empat, perusakan gedung PT. Astra yang menjadi distributor Jepang di jalan Sudirman, dan perusakan 113 bangunan lainnya.

Pemerintah pun bertindak dengan menangkap kurang lebih 775 orang dan diantaranya terdapat anak-anak dibawah umur. Sejumlah tokoh mahasiswa, seperti Hariman Siregar, Aini Chalid dan Judilhery Justam pun ditahan. Tindakan represif pemerintah lainnya pun berujung pada dicabutnya izin terbit beberapa media massa besar karena memuat pemberitaan yang dianggap mengganggu stabilitas negara, termasuk NusantaraAbadiPedoman, dan Indonesia Raya. Aksi represif pemerintah terhadap masyarakat pun makin diperketat, dan lebih sistematis.

Karena peristiwa tersebut dianggap mencoreng nama pemerintah di kalangan internasional, maka Suharto pun mulai membatasi lingkup mahasiwa di kampus. Mahasiswa dilarang bergerombol tanpa adanya tujuan yang jelas. Selain itu, mahasiswa juga dibatasi geraknya dalam perpolitikan di kampus. Selain itu, pemerintah juga membatasi jam malam bagi kehidupan kampus.

Meski demikian, mahasiswa tetap melakukan perjalanan, meskipun dilakukan di kampus. Ini menyebabkan pemerintah memberlakukan aturan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) sebagai upaya untuk menghilangkan gerakan perlawanan mahasiswa di kampus.

Kebijakan NKK/BKK berlaku resmi setelah Mendikbud kala itu Daoed Joesoef mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus. Ini menyebabkan kampus jadi kawasan “steril” dari aktivitas politik. Dengan SK itu, mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan bernuansa politik.

Jika ada yang nekat melakukannya, sanksi keras berupa pemecatan sudah disiapkan oleh birokrasi kampus, yang juga ditekan pemerintah. Kebijakan itu pun disertai pembubaran Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa pada setiap perguruan tinggi. Ini ditandai dengan Surat Keputusan Nomor 037/U/1979 tentang Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang berhasil menghilangkan aktivitas politik dan organisasi mahasiswa di kampus.


Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password