Sejarah 7 Januari: Indonesia Menyatakan Keluar dari PBB, Siapa Penyebabnya?

Sejak malaysia diterima menjadi anggota dewan keamanan PBB, Indonesia keluar dari PBB (Shutterstock)

Bosscha.id – Hari ini, 55 tahun yang lalu tepatnya pada 7 Januari 1965, Negara Indonesia menyatakan keluar dari kenggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini disampaikan lewat deklarasi Presiden Sukarno. Keputusan presiden pertama Indonesia ini membuat Sekretaris Jenderal PBB Kala itu Maha Thray Sithu U Thant merasa kebingungan.

Perlu waktu setdaknya dua bulan bagi U Thant untuk merespon keputusan Sukarno ini. Pasal 6 Piagam PBB menyatakan Majelis Umum memang diberi kekuatan untuk menendang keluar negara anggota yang tak patuh pada aturan. Namun tak ada keterangan jelas bagaimana sikap resmi PBB jika sebuah negara ingin keluar secara sukarela.

Kemudian U Thant berkonsultasi dengan delegasi PBB dan staf resminya sendiri, dan keputusan U Thant akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah sebuah negara yang ingin keluar dari organisasi. Ia lalu mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri RI saat itu, Dr. Soebandrio, bahwa ia menyesalkan keputusan Indonesia yang ingin keluar dari PBB ini.

Keputusan Sukarno ini didasari karena konfrontasi terhadap Malaysia, yang kemudian me­nyebabkan Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Sejak Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Awal mula konfrontasi adalah dipicu dari keinginan Federasi Malaya, yang dikenal dengan nama Persekutuan Tanah Melayu, untuk menggabungkan Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura menjadi satu negara baru. Indonesia sudah mencium gelagat Malaysia ini sebagai intrik untuk memecah belah Asia Tenggara sejak tahun 1961. Namun segala kecaman pun tak membuahkan hasil kongkrit. Justru pada September 1963 Malaysia lahir atas restu dari Inggris.

Dan Sukarno pun menilai pembentukan Malaysia adalah proyek kolonialisme Barat yang akan mengancam eksistensi Indonesia yang baru saja merdeka. Sukarno pun kemudian melabeli Malaysia sebagai boneka bentukan Inggris, yang tidak lain adalah negara yang sempat menjajah Hindia Belanda pada 1811-1816.

Baca Juga:   Sejarah 14 Januari: Hari Lahirnya Sang Perdana Menteri Dari Tanah Sunda, Ir.Djuanda Kartawidjaja

Inggris dianggap akan menggunakan negara baru di Semenanjung Malaya untuk mengetatkan kontrol dan kekuasaannya. Dengan kata lain, mereka hendak melanjutkan kolonialisme dengan struktur dan gaya baru.

Ketika suasana masih panas gara-gara konfrontasi, baik di ranah diplomatik maupun kontak senjata di Kalimantan Utara, malah muncul rencana Malaysia akan dimasukkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini tak ayal membuat Sukarno tambah geram. Lalu pada 1964, ia mengancam Indonesia akan keluar dari PBB jika rencana tersebut benar-benar terealisasi.

Dan pada awal tahun 1965, Malaysia benar-benar diangkat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, sudah barang tentu hal ini membuat Sukarno “mendidih” dan hilang kesabaran. Menurut catatan Cordier dan Harrelson, U Thant secara personal sempat menghubungi Sukarno, untuk membujuk agar membatalkan keputusannya itu.

Namun sayangnya, keputusan sang Presiden pertama Indonesia ini sudah bulat. Dan puncaknya pada 20 Januari 1965 atau dua minggu usai deklarasi Sukarno yang menyatakan keluar dari PBB, secara resmi Menteri Luar Negeri RI saat itu Dr. Soebandrio mengirimkan surat yang isinya adalah pernyataan pengunduran diri Indonesia dari PBB.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password