Iuran BPJS Naik, Sudah 372.924 Peserta Turun Kelas

Kenaikan BPJS dinilai menyelsaikan akar masalah. Foto: TEMPO/Tony

Bosscha.id– Tarif iuran BPJS Kesehatan yang naik tetap berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2019. 

Mengutip CNBC Indonesia, sejak diberlakukan, tarif iuran yang naik 100% tersebut, BPJS mencatat ada sebanyak 372.924 peserta menurunkan fasilitas kelasnya, per Desember 2019. 

Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf merinci, sebanyak 153.466 peserta Kelas I yang menurunkan kelas. Turun sekitar 3,53%. 

Di kelas II sendiri ada sekitar 219.458 peserta yang menurunkan kelas atau turun 3,23%. 

“Itu persentase dari total pekerja bukan penerima upah sekitar 30 juta,” jelas Iqbal, Senin (6/1/2020). 

“Tidak begitu signifikan turunnya. BPJS Kesehatan terkait program kelas digunakan sepenuhnya oleh masyarakat yang ingin sepenuhnya menyesuaikan dengan kemampuan membayarnya,” tuturnya. 

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris menjelaskan pihaknya memang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menyesuaikan kelasnya. 

Dia menjelaskan bagi penerima manfaat kelas I bisa turun kelas ke kelas II dan III. Sedangkan kelas II bisa turun ke kelas III.

“Terkait hal teknis, seperti kepesertaan PBPU kita ada banyak opsi untuk disesuaikan kemampuannya. Bisa turun kelas, kami buka kesempatan besar sesuai kemampuan dan daya beli masyarakat. Kelas I bisa ke kelas II atau III, yang kelas II bisa ke kelas III,” jelas Fahmi.

Baca Juga:   Jelang SKD CPNS 2019, Ini Sejumlah Hal yang Perlu Dipersiapkan

BPJS Kesehatan juga memastikan peserta bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri kelas III bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah atau dalam hal ini sama dengan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, PBPU kelas III yang mendapatkan subsidi, untuk mereka yang terbukti tidak mampu, sesuai penilaian Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kelas III yang betul-betul tidak mampu, Kemensos akan data yang tidak mampu tersebut dan daftarkan ke Kemensos dengan prosedur yang berlaku [Untuk bisa menerima subsidi],” jelas Fachmi usai melakukan rapat koordinasi dengan para menteri di Kementerian PMK, Senin (6/1/2020).

Source: CNBC Indonesia

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password