Sejarah 29 November: Lahirnya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Sejarah 29 November: Lahirnya Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 18
Hari ini 29 November setiap ASN mengadakan upacara Hari KORPRI (Dok.Kompas)

Bosscha.id – Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), adalah himpunan atau organisasi yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD. Namun jauh sebelum adanya Korpri, pada tahun 1969 sebenarnya sudah ada organisasi bernama Musyawarah Perserikatan Buruh Indonesia (MPBI).

Lalu pada medio tahun 1971 Amirmachmud, yang kala itu menjabat sebagai menteri dalam negeri pada era orde baru, telah mempersiapkan organisasi pegawai negeri pengganti MPBI. Dan Presiden Soeharto pun merestuinya. Lalu pada 29 November 1971, tepat hari ini 48 tahun lalu, Soeharto menetapkan berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai wadah tunggal pegawai negeri.

Pendirian Korpri ini disahkan secara hukum lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 1971. Organisasi ini juga diharapkan bisa menggantikan MPBI. Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah agar Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara.

Akan tetapi pada perjalanannya Korpri malah menjadi alat politik. UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Golkar) serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, makin memperkokoh fungsi Korpri dalam memperkuat barisan partai. Sehingga setiap kali terjadi birokrasi selalu memihak kepada salah satu partai, bahkan dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri, diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke satu partai tertentu.

Maka bukan hal mengherankan jika para PNS yang bernaung di bawah Korpri ramai-ramai (banyak pula yang terpaksa) mencoblos Golkar dalam Pemilu. Biasanya tidak hanya para PNS, tapi juga anggota keluarga mereka. Pada 1993 jumlah PNS sekitar 3,95 juta personel. Maka sudah terlihat jelas seberapa besar perolehan suara Golkar jika tiap PNS bisa menarik 2 hingga 6 pemilih ketika Pemilu; entah dari istri, anak, orang tua, maupun kerabatnya.

Pada zaman itu banyak keluarga PNS dan ABRI yang percaya bahwa Golkar lah yang memberi makan mereka. Di sekitar Tana Toraja, misalnya, ada istilah Beras Golkar di kalangan keluarga PNS dan ABRI. Maka pada masa orde baru Golkar menjadi partai yang paling berjaya.

Baca Juga:   Sejarah 12 Desember: Terjadinya Gempa dan Tsunami Setinggi 36 Meter di Flores

Lalu, pasca Soeharto lengser dan masuk ke era reformasi, Korpri tak lagi menyediakan banyak pengikut untuk Golkar. Para PNS bisa dengan nyaman memilih partai selain Golkar. Sulit memobilisasi mereka secara terstruktur, masif, dan sistematis untuk memilih Golkar lagi.

Akhirnya sejak saat itu Korpri bertekad harus netral secara politik. Bahkan ada pendapat dari beberapa pengurus, sebaiknya Korpri dibubarkan saja jika masih menjadi alat politik, atau bahkan jika ingin berkiprah di kancah politik maka sebaiknya membentuk partai sendiri. Setelah Reformasi dengan demikian Korpri bertekad untuk netral dan tidak lagi menjadi alat politik.

Para Presiden setelah era Reformasi mendorong tekad Korpri untuk senantiasa netral. Berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu senantiasa berpegang teguh pada profesionalisme. Dan berpegang teguh pada Panca Prasetya Korpri. PP Nomor 12 tentang Perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 1999 muncul untuk mengatur keberadaan PNS yang ingin jadi anggota Parpol.

Dengan adanya ketentuan di dalam PP ini membuat anggota Korpri tidak dimungkinkan untuk ikut dalam kancah partai politik apapun. Korpri hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password