PWI KBB: Masih Banyak Pemberitaan Tidak Ramah Anak, Media Harus Melindungi

PWI KBB: Masih Banyak Pemberitaan Tidak Ramah Anak, Media Harus Melindungi 18
Ketua Bidang Advokasi PWI Jawa Barat, Agus Dinar bersama Ketua PWI KBB, Heni Suhaeni (Bosscha.id)

Bosscha.id– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bandung Barat mendorong agar media turut serta memberikan perlindungan bagi anak dari pemberitaan negatif. Sebab, hingga saat ini masih banyak pemberitaan media yang tak ramah anak.

Demikian disampaikan Ketua PWI Kabupaten Bandung Barat, Heni Suhaeni, saat diskusi Panel dengan isu terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), yang berlangsung di Aula HBS, Jln. Cimareme, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (26/11/2019).

PWI KBB: Masih Banyak Pemberitaan Tidak Ramah Anak, Media Harus Melindungi 19
Ketua dan anggota PWI Kabupaten Bandung Barat (Bosscha.id)

“Saat ini, masih banyak yang bingung, mereka menganggap wartawan selalu benar dan menganggap mereka tidak punya hak tolak dan jawab. Dalam diskusi ini mereka diberikan pemahaman dan pencerahan. Kalaupun ada sesuatu yang memang tidak sesuai dalam pemberitaan anak, mereka nantinya bisa komplain dan mengambil sikap,” terangnya.

Oleh karena itu, kata Heni, pada diskusi panel tersebut pihaknya mengambil tema “Membangun Sinergitas antara PWI KBB dan Pemerintah Daerah KBB dalam Menjaga Hak Anak dari Labelisasi Negatif.

PWI KBB: Masih Banyak Pemberitaan Tidak Ramah Anak, Media Harus Melindungi 20
Pentingnya mengetahui hak tolak dan jawab dalam menyikapi pemberitaan (Bosscha.id)

Heni menjelaskan, diskusi tersebut digelar agar para peserta bisa lebih memahami aturan yang ada dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang berkaitan dengan PPRA.

“Kenapa kami ambil tema soal perlindungan anak ini, karena isunya lagi bagus dan UU SPPA yang harus disampaikan dan diketahui, karena berkaitan dengan PPRA. Karena dua aturan tersebut belum banyak diketahui oleh unsur pers, masyarakat dan stakeholder terkait,” ujar Heni saat diwawancarai di sela acara, kemarin.

Lebih lanjut Heni menambahkan, pihaknya menggandeng leading sektor yang berkaitan dengan masalah anak, baik itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

“Karena Kabupaten Bandung Barat termasuk daerah layak anak. Jadi peran media seperti apa, kaitannya penyebaran informasi dan diwujudkan dalam pemberitaan. Apalagi, sebagai mitra Pemerintah Daerah, bagaimana media dan wartawan bisa berperan dalam mewujudkan program-program yang berdaya guna terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga:   Liburan Akhir Tahun, Tak Perlu Hingga ke Luar Negeri, Cukup di Lembang yang Memiliki Nuansa Jepang, China, Thailand, Korea dan Afrika

Ketua Bidang Advokasi PWI Jawa Barat, Agus Dinar menjelaskan, hadirnya PPRA lahir karena UU SPPA dan mutlak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki labelisasi yang terstigma.

“Jadi artinya, semua pemberitaan sebagai partisipasi dunia pers terhadap perlindungan anak harus ditutup, sesuai dengan pedoman penulisan ramah anak yang dikeluarkan oleh dewan pers. Sekaligus sebagai pengawal terhadap UU SPPA, jadi penekanannya disitu. Mudah-mudahan bisa memiliki arti yang bisa dipahami oleh rekan-rekan praktisi jurnalistik,” ungkap Agus yang hadir sebagai pamateri.

Terkait aturan yang tertuang dalam PPRA, kata Agus, dijelaskan bahwa seluruh anak-anak hingga batas usia 18 tahun yang berhadapan dengan hukum, baik korban, saksi dan pelaku harus ditutup identitasnya. Baik itu nama, alamat rumah, saudara kandung, orangtua kandung, tetangga dan sekolahnya dan beberapa identitas lainnya.

“Penulisan dalam pemberitaan terkait anak yang tersangkut hukum, cukup dengan menulis seorang anak dan usianya, itu untuk memberikan perlindungan awal. Kalau ditulis inisial orang masih bisa menduga-duga. Alamat pun cukup wilayah hingga batas Kecamatan saja. Kenapa perlindungan ini diberikan, untuk melindungi atau menjaga hal-hal yang traumatik bagi anak di masa depannya,” terangnya.

Sementara itu Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna menyambut baik digelarnya diskusi panel soal perlindungan anak tersebut. Diharapkan, pemerintah daerah dan media bisa lebih meningkatkan sinergitasnya dan menyamakan persepsi.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password