Sejarah 20 November: Lahirnya Bu Risma, Walikota Wanita Pertama Surabaya

Sejarah 20 November: Lahirnya Bu Risma, Walikota Wanita Pertama Surabaya 18
Selain dikenal sebagai pemimpin yang tegas, Risma juga merupakan walikota wanita pertama kota Surabaya (Dok.Istimewa)

Bosscha.id – Siapa yang tak kenal dengan sosok Walikota wanita tegas satu ini. Namanya banyak dikenal orang karena Ia sering kali jadi incaran awak media, pasalnya setiap apa yang dilakukannya selalu jadi bahan menarik untuk diberitakan.

Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma ini adalah walikota wanita pertama sepanjang sejarah pemimpin kota Surabaya. Meskipun wanita, Risma merupakan sosok pemimpin yang tegas, tanpa tedeng aling-aling Ia selalu berdiri di garda depan jika terjadi ketidak beresan di kota yang dipimpinnya.

Di media, banyak kita lihat aksi Bu Risma yang menunjukkan dirinya tanpa pandang bulu menindak tegas, baik terhadap bawahan maupun masyarakat umum yang kedapati melanggar aturan, wanita ini akan langsung sigap bereaksi ketika melihat hal yang tidak beres yang terjadi di Surabaya. Bahkan, tak jarang dia meledak-ledak meluapkan rasa kesalnya.

Anak dari pasangan M. Chuzuzaini dan Siti Muajitun ini dilahirkan di Kediri pada 20 November 1961. Ia menghabiskan masa kecilnya di SD Negeri Kediri. Ayahnya kala itu bekerja sebagai PNS di kantor pajak. Ketika duduk dibangku SMP, ia pindah ke kota Surabya dan melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 10 Surabaya.

Masa remajanya sedikit terhalang oleh penyakit asma yang dideritanya, yang menyebabkan waktu bermain dengan teman-temannya terbatas. Ketika duduk dibangku SMA, ia aktif mengikuti cabang olahraga lari, ternyata dengan aktif di olahraga lari membawa keuntungan bagi Risma. Ia bisa melawan penyakitnya sekaligus menjadi pelari andalan Kota Surabaya. 

Setelah menamatkan SMA pada tahun 1980, ia memilih jurusan arsitek di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan lulus pada tahun 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di ITS dengan jurusan manajemen pembangunan kota dan lulus pada tahun 2002. 

Sama seperti ayahnya, Ia bekerja sebagai PNS dengan pekerjaan yang tidak jauh dari latar belakang pendidikannya yaitu arsitektur. Ia berhasil menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko) di usianya yang kala itu baru menginjak 36 tahun. 

Lalu Ia dipercaya menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya sekaligus Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya pada tahun 2001. Karirnya terus meroket.  Ia terus dipercaya untuk memimpin pada tahun 2002 sebagai Kepala Bagian Bina Pembangunan. 

Ia sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Penelitian Dan Pengembangan sekaligus Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya pada tahun 2005. Saat berhasil memegang kepemimpinan sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, ia mulai menata Kota Surabaya yang kala itu buruk penataannya.

Oleh karena prestasi dan kinerja Risma di pemerintahan yang terus meroket, membuat PDI Perjuangan jatuh hati dan meminangnya untuk maju dan mencalonkan diri sebagai kandidat walikota Surabaya. Pada awalnya, tidak mudah menarik perhatian masyarakat Surabaya untuk memilihnya sebagai walikota, karena dalam sejarah surabaya, Ia adalah wanita pertama yang mengajukan diri sebagai walikota. 

Namun akhirnya Ia berhasil terpilih menjadi walikota Surabaya, pada periode kerja 2010-2015. Awal perjalanan karirnya sebagai orang nomor satu di Surabaya tak begitu mulus.  Belum genap setahun menjabat, Ketua DPRD Surabaya, Wishnu Wardhana menurunkan Risma dengan hak angketnya. 

Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 56 tahun 2010 tentang perhitungan nilai sewa reklame dan Peraturan Wali Kota Surabya Nomor 57 tentang perhitungan nilai sewa reklame terbatas di kawasan khusus Kota Surabaya yang menaikkan pajak reklame menjadi sebesar 25%. 

Baca Juga:   Sejarah 9 Desember: Terjadinya Tragedi Pembantaian Rawagede

Menurut Ketua DPRD Surabaya, Risma dianggap telah melanggar undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16/2006 tentang prosedur penyusunan hukum daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Hal ini terjadi, oleh sebab walikota tidak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pembahasan maupun penyusunan Perwali ini.

Keputusan ini didukung oleh 6 dari 7 fraksi politik yang ada di dalam jajaran dewan, termasuk PDI-P yang mengusungnya untuk menjadi wali kota. Hanya fraksi PKS yang menolak karena tindakan pemberhentian dirasa terlalu jauh, karena belum adanya bukti dan data yang cukup.

Risma pun beralasan mengenai Perwali Nomor 57 yang diterbitkannya itu, pajak di kawasan khusus perlu dinaikkan agar pengusaha tidak seenaknya dalam memasang iklan di jalan umum, dan supaya wajah kota tidak semrawut dan menjadi hutan iklan. 

Dengan pajak yang tinggi, pemerintah berharap nantinya pengusaha iklan beralih untuk memasang iklan di media massa, daripada memasang baliho di jalan-jalan kota, yang jika tidak ditertibka akan membuat buruknya wajah kota Surabaya.

Persoalan ini akhirnya membuat Menteri Dalam Negeri masa itu, Gamawan Fauzi, angkat bicara dan menegaskan bahwa Risma tetap menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan menilai alasan pemakzulan Risma terlalu berlebihan dan terkesan mengada-ada. Kemudian santer beredar kabar bahwa banyak kalangan DPRD Kota Surabaya yang tidak senang dengan sepak terjang politik Risma.

Tak berhenti di kasus itu, walikota yang terkenal tidak kompromi dengan segala bentuk ketidak beresan ini pun dan terus maju membangun dan membenahi Kota Surabaya, termasuk menolak keras pembangunan tol tengah Kota Surabaya yang dinilainya tidak akan bermanfaat untuk mengurai kemacetan.

Baginya, lebih baik meneruskan proyek frontage road dan MERR-IIC (Middle East Ring Road) yang menghubungkan area industri Rungkut hingga Jembatan Suramadu melalui wilayah timur Surabaya yang bermanfaat untuk pemerataan pembangunan kota.

Lalu, karena tak tahan karena banyak mendapat tekanan dari berbagai pihak yang tidak suka akan kinerjanya, isu bahwa orang nomor satu Surabaya ini ingin mengundurkan diri mulai pun berhembus, dan menyebar luas, apalagi setelah wawancaranya di sebuah stasiun televisi swasta nasional pada medio tahun 2014. 

Beberapa hal yang melatar belakangi rencana pengunduran dirinya, mulai dari pemilihan dan pelantikan wakil wali kota yang menurutnya tidak sesuai prosedur, persoala Kebun Binatang Surabaya, hingga persoalan pembangunan tol tengah Kota Surabaya.

Isu rencana mundurnya Walikota Risma menjadi perhatian sejumlah pihak. Mulai dari warga Surabaya, politisi satu partai dengan Risma atau politisi PDIP, politisi partai lain, hingga pemimpin daerah lain pun ikut bereaksi

Lalu gelombang dukungan kepada Risma agar untuk tetap bertahan sebagai walikota pun meluap, semua kalangan berbondong-bondong menyuarakan dukungannya agar Risma tetap menjadi walikota Surabaya. Dukungan datang dari berbagai kelompok, mulai dari akademisi dan warga mendatangi Balaikota Surabaya. Mereka berharap agar Risma tetap tegar dan tetap memimpin Surabaya hingga akhir masa jabatannya hingga tahun 2015.

Melihat fenomena ini, Risma pun menangis di hadapan para pendukung di ruangan kerjanya di Balaikota Surabaya, pada 18 Februari 2014. Risma seperti mendapatkan suntikan energi untuk tetap berjuang memimpin Surabaya. Bahkan pada pemilihan kepala daerah berikutnya, Risma kembali terpilih menjadi orang nomor satu Surabaya.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password