Komisi I DPRD KBB: Aa Umbara dan Hengki Kurniawan Harus Mewujudkan Birokrasi Pro Rakyat

Komisi I DPRD KBB mendorong pelayanan publik di KBB ditingkatkan maksimal/Bosscha.id

KOMISI I DPRD KBB mendorong Pemkab Bandung Barat menjadikan pelayanan publik di Kabupaten Bandung Barat yang adil dan berkualitas sebagai agenda prioritas. Di Kabupaten Bandung Barat pelayanan hukum dan publik harus ditingkatkan secara maksimal dan bermutu.

Sebagai salah satu mitra kerja pemerintah daerah, Komisi I DPRD KBB saat ini membidangani cakupan kerja Bidang Pemerintahan Umum, Bidang Pertanahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Inspektorat, Bidang Hukum, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Bidang Kesbangpolinmas dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Melalui aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di pemerintahan Bupati Aa Umbara Sutsina dan Hengki Kurniawan, saat ini masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daeah (SKPD) diharapkan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Ketua Komisi I DPRD KBB Wendi Sukmawijaya (Bosscha.id)

“Kami mendorong tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil guna memenuhi pelayanan hak-hak masyarakat secara optimal. Kemudian, harus menghasilkan produk hukum berupa berbagai peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah bidang tugas Komisi 1,” ujar Wendi Ketua Komisi I DPRD KBB Wendi Sukmawijaya, Senin (11/11/2019).

Selain itu menurut Wendi, Komisi 1 DPRD KBB saat ini memiliki beberapa fokus kerja yang harus dikerjakan dan dituntaskan. Pertama mulai dari penataan dan pengelolaan aset daerah agar berjalan dengan lebih optimal sehingga mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Kemudian menyelsaikan persoalan perizinan, mengupayakan tersusunnya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang pro rakyat serta mendorong terciptanya pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Baca Juga:   Mobil Gunner Spray PMI KBB "Tembak" Corona di Jalan Protokol KBB

“Dan khusus untuk desa, harus dilakukan melalui pengawasan penggunaan dana desa yang lebih berdayaguna dan berhasilguna,” ungkapnya.

Wendi juga mengatakan, komisinya kini mendorong peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka menjaga dan memelihara ketertiban, kenyamanan dan keamanan daerah.

Termasuk dirinya berharap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) menghasilkan kontribusi positif bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD KBB Sunarya Erawan menambahkan, permasalahan pelayanan publik di Bandung Barat seperti E-KTP harus segera diselsaikan. ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat harus bisa memprioritaskan kepentingan masyarakat.

“Pelayanan publik harus peka terhadap kritik masyarakat, yang membangun. Sehingga masyarakat bisa terlayanai dengan puas,” tuturnya.

Selain itu, kata Sunarya, untuk aparatur desa diharapkan mampu bekerja secara profesional dalam melayani masyarakat.

“Pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat harus berjalan baik. Ini harus didorong dengan SDM yang professional dan berkualitas,” ungkapnya. Advertorial.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password