Komisi IV DPRD KBB: Aa Umbara-Hengki Kurniawan Harus Mewujudkan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Berkualitas

Fokus kerja Komisi IV DPRD KBB/Bosscha.id

PEMBANGUNAN pendidikan dan kesehatan harus mendapatkan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat saat ini. Sebab, bidang kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu tolok ukur kemajuan dan kesejahteraan bagi suatu daerah.

Oleh karena itu, Komisi IV DPRD mendorong Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan Hengki Kurniawan memberikan perhatian serius pada kedua bidang tersebut selama di pemerintahannya.

“Fokus eksekutif sekarang pada perbaikan infrastruktur. Walaupun perbaikan infrastruktur bagus karena untuk merealisasikan visi misi dan janji politik pemerintah. Namun jangan lupakan yang lainnya, terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Karena itu juga harus jadi prioritas,” kata Ketua Komisi IV DPRD KBB, Bagja Setiawan, Senin (4/11/2019).

Komisi IV DPRD KBB mendorong Pemkab Bandung Barat memprioritaskan kesehatan dan pendidikan/Bosscha.id

Bagja mengungkapkan, alasan pemerintah daerah harus memprioritaskan dua bidang tersebut karena dari segi pelayanan selama ini masih belum maksimal. Dia mencotohkan, untuk bidang kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang selama ini dijadikan sebagai ujung tombak bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, hingga kini pun masih belum maksimal.

“Puskemas dan rumah sakit di KBB cukup banyak yang tidak memenuhi persyaratan, khususnya yang untuk melayani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Seperti ketersedian ruangan kelas 1,2 dan 3, termasuk ruangan emergency, ternyata itu masih tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu, banyak hal yang harus dibenahi oleh eksekutif,” ungkapnya.

Bagja menuturkan, ada syarat utama agar kualitas kesehatan di Bandung Barat semakin berkualitas. Diantaranya penerapan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang maksimal dan merata agar semua masyarakat Banung Barat berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Menurut Bagja, saat ini Komisi IV DPRD KBB bersama eksekutif khusunya Dinas Kesehatan Bandung Barat pun sedang fokus pada penyesuaian dengan lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2019 (Permenkes 30/2019) tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Baca Juga:   Janji Bupati Aa Umbara: Serius Perhatikan Hak Penyandang Disabilitas

Adapun lanjut Bagja, jika diklasifikasikan ada 2 persoalan yang harus segera diselsaikan terkait permasalah kesehatan di Bandung Barat saat ini. Pertama dari segi anggaran dan persoalan kebijakan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh steakholder kesehatan di Bandung Barat. Hasilnya, semua kita sudah klasifikasikan dan membuat action plan. Sehingga pada 2020 terkait persoalan anggaran dan kebijakan akan terus kita dorong,” kata Bagja.

Bidang Pendidikan

Sementara lanjut Bagja, untuk bidang pendidikan pemerintah daerah khsusunya Dinas Pendidkan harus fokus membenahi sarana dan prasarana di sejumlah daerah yang saat ini masih kurang memadai. Terlebih, sekarang sekolah harus fokus persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Sementara dari sekian banyak sekolah yang 100 persen UNBK dari segi sarana dan prasarana itu belum siap,” ujar Bagja.

Dengan demikian Bagja mengatakan, saat ini diperlukan dukungan yang progresif dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap sektor pendidikan.

“UNBK sudah diwajibkan oleh pemerintah. Namun faktanya belum ada supporting dari pemeritah daerah maupun pusat untuk melengkapi faslitas UNBK. Dan kami mendorong Disdik membantu untuk menyelsaikan persoalan tersebut,” ungkapnya. Advertorial

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password