Komisi III DPRD KBB: Program Pembangunan Aa Umbara-Hengki Kurniawan Harus Menyentuh Kepentingan Masyarakat

Fokus kerja Komisi III DPRD KBB/Bosscha.id

KOMISI III DPRD Kabupaten Bandung Barat saat ini tengah fokus mengawal pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Hal itu dilakukkan agar semua program pemerintahan di periode pertama pasangan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan Wakil Bupati Hengki Kurniawan bisa direalisasikan dengan baik dan menyentuh kepentingan masyarakat.

Komisi III DPRD KBB sendiri saat ini bekerja membidangi urusan pembangunan, bidang penataan ruang, bidang permukiman, bidang perencanaan pembangunan, bidang pekerjaan umum, bidang perhubungan dan bidang lingkungan. 

Ketua Komisi III DPRD KBB Iwan Ridwan menuturkan, secara kelembagaan pihaknya siap mengawal semua program pemerintah, termasuk dalam upaya mengenjot proyek lanjutan pembangunan infrastruktur jalan.

“Seluruh pembangunan fisik kita akan terus kawal agar bisa dikerjakan maksimal. Dengan begitu kami harapkan pemerintah bisa merealisasikan program pembangunan sesuai Rancangan Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya, Senin (4/11/2019).

Iwan menyebutkan pengerjaan gedung DPRD KBB dan pengerjaan proyek Kereta Api Cepat (KCIC) Jakarta-Bandung masuk dalam prioritas kontrol Komisi III DPRD KBB. Komisinya kata Iwan, sekarang intensif melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada sejumlah pembangunan fisik di lapangan.

“Walaupun memang harus dikerjakan secara bertahap, namun kami ingin agar pengerjaan pembangunan ini bisa dituntaskan dengan baik,” katanya.

Selain itu menurut Iwan, kini Komisi III juga mendorong Pemkab Bandung Barat agar konsen menangani kawasan kumuh di Bandung Barat. Penataan kekumuhan dilakukan agar Kabupaten Bandung Barat berubah wajah menjadi daerah yang livable dan lovable.

Apalagi, sejak tahun 2016, di wilayah perkotaan di Bandung Barat masih ada kawasan kumuh. Berdasarkan data Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), kecamatan Padalarang memiliki kawasan kumuh terluas, yakni 66 hektare di 3 desa, diikuti Kecamatan Cililin 22 hektare (2 desa), Lembang 19 hektare (2 desa), dan Ngamprah 13 hektare (3 desa).

Baca Juga:   Bupati Aa Umbara Ikut Ngaduk Semen Bantu Warga Bangun Masjid di Cililin

“Masalah kekumuhan di KBB juga harus cepat di selsaikan. Secepatnya, kami akan minta data jelas wilayah mana saja yang harus dituntaskan kekumuhannya,” kata Iwan.

“Selain itu, kami juga akan idintefikasi katagori kekumuhan. Apa karena faktor tidak layak huni atau persoalan drainase yang masih terbatas. Persoalan ini yang akan kami koordinsasikan dengan dinas terkait,” tambahnya.

Ketua Komisi III DPRD KBB Iwan Ridwan berharap kekumuhan di KBB segera teratasi/Bosscha.id

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Gumilar, meminta agar eksekutif memanfaatkaan sekecil apapun anggaran dana yang digelontorkan dalam kegunaannya untuk bisa direalisaaikan untuk kepentingan masyarakat.

“Anggaran sudah di sahkan. Sejauh ini kami melihat SKPD sudah bekerja cukup on the track. Harapan kami, pekerjaan apapun bisa dikerjakan secara maksimal,” tuturnya. 

Anggota Komisi III DPRD KBB, Budiman menambahkan, saat ini semua pekerjaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus bisa diselsaikan dengan maskimal dan tepat sasaran. Adapun kata dia, hal itu harus dibarengi dengan meningkatnya performa kerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemkab Bandung Barat.

“Ketika SKPD meningkat dan bekerja profesional, harapannya bisa berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentunya yang mempriorriaskan kepentingan masyarakat,” katanya. Advertorial.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password