UPTD Pendidikan Dihapuskan, di Bandung Barat Begini Nasib Para Pejabatnya

UPTD Pendidkan dihapuskan. Foto: Istimewa

Bosscha.id– Sebanyak 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga kini masih menunggu kejelasan soal peran kerja UPT. Sebab, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 16 Tahun 2018 fungsi UPT semakin tidak jelas.

“UPT saat ini jabatannya hanya sebagai fungsional, kami tidak lagi memiliki kewenangan seperti dulu. Untuk itu kami menunggu perintah pak bupati saja soal penempatan tugas, karena Perbup-nya sudah ada, tinggal eksekusi saja,” ungkap, Kepala UPT Pendidikan SD Lembang, Iing Hartawan, di Lembang, belum lama ini.

Menurut Iing, saat ini UPT masih harus menunggu keputusan Bupati Bandung Barat terkait dengan tugas dan fungsi yang saat ini tidak jelas. Ia pun menyebutkan, terhitung sejak 1 Agustus 2019, tugas dan fungsi UPT Pendidikan berubah sejak diberlakukannya Permendagri yang diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 31 Tahun 2018.

“Jadi fungsi UPT sekarang tidak lagi seperti dulu. Misalkan untuk pelayanan, monitoring, pembinaan guru, tenaga kependidikan serta pengawasan BOS langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan, bukan lagi kami,” kata Iing.

UPT Pendidikan masih menunggu peran kerja pasca diterbitkannya aturan baru.Bosscha.iv

Menurut Iing, selama ini salah satu peran penting yang dilakukan oleh UPT yakni untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru di sekolah. Sebab, peran dan kualitas guru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

“Kalau dulu peran UPT itu bisa melakukan penilaian kualitas guru. Termasuk memantau kinerja dari kepala sekolah, sekarang sudah tidak bisa,” ujarnya.

Iing menambahkan, informasi yang diterimanya bahwa isi dalam Perbup tersebut memuat soal rencana pembentukan Korwil (koordinator wilayah) sebagai pengganti UPT. Untuk posisi korwil, kata dia, akan ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan KBB, Imam Santoso.

“Dalam perbup disebutkan bahwa nanti UPT ini berganti menjadi korwil. Soal tugas dan fungsinya korwil, itu diatur sesuai penunjukan oleh Kadisdik,” kata Iing.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password