Soal Dokumen Lingkungan, DLH KBB: Masih Banyak Perusahaan Bandel di Bandung Barat

Investasi Rp 250 Triliun
Dinas Lingkungan Hidup monitoring perusahaan yang balai melaporkan dokumen lingkungan/©Shutterstock

Bosscha.id-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat terus melakukan monitoring lingkungan perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Monitoring dilakukan lantaran banyak perusahaan yang lalai melaporkan dokumen lingkungan.

Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup pada Dinas DLH KBB, Zamilia Floreta mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat terkait kesanggupam pelaporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ke sejumlah perusahaan.

“Meski begitu, masih banyak perusahaan yang belum menindaklanjuti karena tak membaca dokumen aturan,” kata Zamilia, Senin (14/10/2019).

Menurut Zamilia, berdasarkan data DLH KBB pada 2013 sampai Juli 2019, setidaknya ada 355 perusahaan yang wajib melaporkan dokumen UKL/UPL. Perusahaan tersebut bergerak di sektor pariwisata, perumahan, rumah sakit dan industri.

“Sampa saat ini, dari seluruh perusahaan yang ada, kami fokus pada pencegahan pencemaran khususnya industri. Karena dari beberapa kejadian, industri menimbulkan pencemaran yang cukup tinggi,” kata Zamilia.

Zamilia juga menegaskan, apabila sejumlah perusahaan tersebut masih belum bisa mentaati peraturan, sehingga perusahaan tersebut pun akan mendapatkan sanksi.

Baca Juga:   Ini Alasan Kawasan Walini Raya Bakal Jadi Incaran Investor Asing

“Sanksi mulai dari admnistrasi hingga sanksi paksaan pemerintah untuk membuat laporan. Sehingga semua perusahaan wajib melaporkan dokumen,” tegasnya.

Soal Dokumen Lingkungan, DLH KBB: Masih Banyak Perusahaan Bandel di Bandung Barat 18
DLH KBB akan menindak tegas perusahaan bandel/ Bosscha.id

Meski demikian, Zamilia mengatakan bahwa semua perusahaan di Kabupaten Bandung Barat belum semua biasa diawasi. Hal itu lantaran KBB masih kekurangan pejabat pengawasan lingkungan hidup daerah (PPLHD).

“Untuk memberikan sanksi harus ada PPH. Namun kita belum punya. Adapun sekarang masih satu orang. Ini salah satu kendala belum bisa memberikan sanksi keseluruhan,” tuturnya.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password