Sejarah 14 Oktober: Lahirnya Sosok Polisi yang Tak Bisa “Dibeli”, Jendral Hoegeng

Sejarah 14 Oktober: Lahirnya Sosok Polisi yang Tak Bisa “Dibeli”, Jendral Hoegeng 18
Drs. Hoegeng Imam Santoso (kanan) bersama Rektor ITB Prof Dr. Dody Tisna Amidjaja hadir dalam sidang pertama dan kedua dan II kasus penembakan 6 Oktober 1970 di pengadilan Bandung. Foto: (Dokumen Kompas)

Bosscha.id – Presiden ke 4 Republik Indonesia Abdurahman Wahid (Gus Dur), suatu ketika pernah berkelakar soal polisi Indonesia. “Di negeri ini cuma ada tiga polisi jujur: Patung polisi, Polisi tidur, dan Polisi Hoegeng”. Anekdot Gus Dur satu ini adalah sebuah pernyataan beliau yang sangt terkenal, karena saking langkanya polisi jujur di Indonesia.

Orang yang disebut dalam joke Gus Dur itu adalah Jendral Polisi Hoegeng Imam Santoso, adalah sosok Jendral Polisi yang langka, karena tak bisa “dibeli” oleh apapun. Pria yang lahir pada 14 Oktober 1921 di pekalongan, Jawa Tengah ini pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 yang bertugas dari tahun 9 Mei 1968 – 2 Oktober 1971.

Namanya hingga hari ini melegenda sebagai ikon polisi bebas korupsi. Ia tidak mempan sogokan uang sebesar apapun. Ia juga tak segan melawan kehendak penguasa yang ingin mengintervensi kasus yang ditangani kepolisian.

Orang seperti Hoegeng tentu saja sangat tidak disenangi penguasa yang korup. Maka dari itu, oleh karena pendiriannya yang tegas terhadap penyelewengan jabatan dan kekuasaan, membuatnya tersingkir dari gelanggang. Konon, Soeharto sang penguasa Orde Baru kala itu tidak berkenan dengan Hoegeng oleh karena sikap jujur dan tegasnya itu.

Benar saja, akhirnya Hoegeng digusur. Pada zaman itu, ada istilah “di-dubes-kan” untuk pejabat-pejabat yang tidak mau menuruti kehendak Soeharto. Setelah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolri, Hoegeng dipanggil menghadap ke Cendana untuk ditawari menjadi duta besar.

Tapi Hoegeng menolaknya, dirinya tidak bersedia menjadi dubes, tapi posisi apa pun di Indonesia akan dia terima dengan lapang dada. Soeharto kala itu berkata “Di Indonesia tidak ada Lowongan, Mas”. Lantas Hoegeng membalas pernyataan presiden tanpa ragu, “Kalau begitu, saya keluar saja.” Mendengar jawaban Hoegeng yang tegas, penguasa Orde Baru itu hanya bisa terdiam.

Sikap teladan Hoegeng sudah terlihat sejak kecil, meskipun berasal dari keluarga Priyayi (ayahnya merupakan pegawai atau amtenaar Pemerintah Hindia Belanda). Namun perilaku Hoegeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan, bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hoegeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seseorang dalam bergaul.

Masa kecil Hoegeng dilaluii dengan kehidupan yang sederhana karena ayah Hoegeng tidak memiliki rumah dan tanah pribadi, karena itu ia seringkali berpindah-pindah rumah kontrakan. Hoegeng kecil juga dididik dalam keluarga yang menekankan kedisiplinan dalam segala hal.

Hoegeng mengenyam pendidikan dasarnya pada usia enam tahun pada tahun 1927 di Hollandsch Inlandsche School (HIS). Tamat dari HIS pada tahun 1934, ia memasuki Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), yaitu pendidikan menengah setingkat SMP di Pekalongan.

Pada tahun 1937 setelah lulus MULO, ia melanjutkan pendidikan ke Algemeene Middlebare School (AMS) pendidikan setingkat SMA di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan kuliahnya di Recht Hoge School (RHS) di Batavia.

Tahun 1950, Hoegeng mengikuti Kursus Orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, George, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya (1952).

Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatera Utara (1956) di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan Pendidikan Brimob dan menjadi seorang Staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara (1960), Kepala Jawatan Imigrasi (1960), Menteri luran Negara (1965), dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966.

Baca Juga:   Sejarah 11 November: Lahirnya Pangeran Diponegoro

Setelah Hoegeng pindah ke markas Kepolisian Negara kariernya terus menanjak. Di situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak (1966), dan Deputi Men/Pangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri), menggantikan Soetjipto Joedodihardjo.

Dari sanalah banyak hal terjadi selama kepemimpinan Kapolri Hoegeng. Pertama, Hoegeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan dinamis dan komunikatif.

Kedua, adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian (Mabak).

Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol.

Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hoegeng peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Selain berbenah di internal kepolisian, Hoegeng pun gencar membongkar kasus-kasus besar. Selama Ia menjabat sebagai kapolri ada dua kasus yang menggemparkan masyarakat. Pertama kasus Sum Kuning, yaitu pemerkosaan terhadap penjual telur, Sumarijem, yang diduga pelakunya anak-anak petinggi teras di Yogyakarta.

Ironisnya, korban perkosaan malah dipenjara oleh polisi dengan tuduhan memberi keterangan palsu. Lalu merembet dianggap terlibat kegiatan ilegal PKI. Nuansa rekayasa semakin terang ketika persidangan digelar secara tertutup. Wartawan yg menulis kasus Sum pun harus berurusan dengan Dandim 096. Melihat situasi ini, kemudian Hoegeng bertindak.

Kasus lainnya yang menghebohkan adalah soal penyelundupan mobil-mobil mewah yang bernilai miliaran rupiah oleh Robby TjahJadi. Berkat jaminan, pengusaha ini hanya beberapa jam mendekam di tahanan Komdak. Saking berkuasanya si penjamin, sampai Kejaksaan di Jakarta pun menghentikan kasus ini. Tapi, Hoegeng tak gentar. Di kasus penyelundupan mobil mewah berikutnya, Robby tak berkutik. Dan pejabat yang terbukti menerima sogokan langsung ditahan.

Rumor yang santer beredar, gara-gara membongkar kasus ini Hoegeng di pensiunkan, pada 2 Oktober 1971 dari jabatan kapolri. Kasus ini ternyata melibatkan sejumlah pejabat dan elit-elit militer. Dan karena ini pula lah yang membuat Hoegeng  akan “dibuang” ke luar negeri sebagai Dubes. Tapi seperti yang telah dijelaskan di atas, Hoegeng memilih untuk keluar dari gelanggang perpolitikan negeri ini.

Pengabdian penuh dari Hoegeng tentu membawa konsekuensi bagi hidupnya sehari-hari. Pernah dituturkan oleh salah satu puteranya, sekali waktu setelah berhenti dari Kepala Polri dan pensiunnya masih diproses, suatu waktu dia tidak tahu apa yg masih dapat dimakan oleh keluarga karena di rumah sudah kehabisan beras.

Pria yang pernah dinobatkan sebagai The Man of the Year 1970 ini pensiun tanpa memiliki rumah, kendaraan, maupun barang mewah. Rumah dinas menjadi milik Hoegeng atas pemberian dari Kepolisian. Beberapa kapolda patungan membeli mobil Kingswood, yang kemudian menjadi satu-satunya mobil yang Ia miliki.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password