Iuran BPJS Bakal Naik, Pjs Ketua DPRD KBB: Pemerintah Membebani Rakyat

Masyarakat merasakan dengan kenaikan BPJS Kesehatan sangat memberatkan/Bosscha.id

Bosscha.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat menyoroti usulan pemerintah menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan naik hingga dua kali lipat.

Pjs Ketua DPRD KBB Bagja Setiawan menilai, kenaikan yang tinggal menunggu disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) tersebut sangatlah merugikan rakyat. Apalagi, berdasarkan observasi dilapangan mayoritas masyarakat di Bandung Barat saat ini menjawab tidak setuju dengan kenaikan tersebut.

“Kebanyakan dari mereka beralasan merasa terbebani dengan penghasilan yang minim tapi harus dipotong gajinya lagi. Apalagi bagi kepala keluarga yang harus membayar 1 KK (kartu keluarga) sekaligus. Dan saya menilai keluh kesah mereka sangat wajar,” kata Bagja, Ahad (15/9/2019).

Selama ini, defisit jadi alasan pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan. Defisit pada 2014 Rp1,9 triliun, kemudian naik pada 2015 jadi Rp9,4 triliun. Pada 2016 mengalami penurunan menajdi Rp6,4 triliun.

“Sayangnya harus kembali naik lagi di tahun 2017 menjadi Rp13,8 triliun. Kemudian naik lagi pada 2018 mencapai Rp19,4 triliun dan tahun ini berpotensi naik tajam menjadi Rp32,8 triliun,” ungkap Bagja.

Kenaikan Iran BPJS Kesehatan dinilai memberatkan rakyat/ Bosscha.id

Bagja mengatakan, argumentasi pemerintah tentang rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan memang sangat logis. Namun tetap saja, kata dia, ada beberapa penyebabnya dari permasalah terjadinya defisit pada BPJS Kesehatan, diantaranya Rumah Sakit yang bersikap curang.

“Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai melakukan audit sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hasilnya,
tak sedikit rumah sakit rujukan BPJS Kesehatan yang melakukan kecurangan dalam data kategori  demi mendapatkan per unit pasien lebih besar dari penggantian BPJS Kesehatan. Misal, yang awalnya termasuk kategori B tapi saat pelaporan jadi A,” ungkap Bagja.

Selain Rumah Sakit, lanjut Bagja, faktanya banyak perusahan juga yang melakukan tindakan kecurangan. Padahal, aturan sebenarnya, setiap perusahaan harus membayarkan iuran BPJS Kesehatan setiap karyawannya sebesar 4% dari 5% dari gaji pokok karyawan.

“Banyak ragam kecurangan tersebut, antara lain ada yang melaporkan jumlah karyawan yang lebih sedikit dari jumlah yang sebenarnya dan ada pula perusahaan yang membuat laporan mengecilkan gaji karyawan,” ungkapnya.

Baca Juga:   Dinkes KBB Minta Warga Waspadai DBD di Tengah Pandemi Corona

Bagja juga mengatakan, bahwa pelayanan masih tak sebanding dengan peserta. Padahal, pada umumnya perusahaan jasa akan melengkapi pelayanan yang layak untuk menunjang sejumlah konsumen. Sehingga hal yang dilakukan perusahaan akan mengetahui total keseluruhan konsumen terlebih dahulu, kemudian barulah perusahaan tersebut mempertimbangkan berapa banyak pelayanan lagi yang harus ditambah.

“Nah, ini berbanding terbalik dengan BPJS Kesehatan. Pihak BPJS memiliki palayanan yang banyak padahal total peserta hanya sedikit. Pada data terlihat jumlah peserta 223,3 juta orang, sedangkan pelayanannya sejumlah 233, 9 juta,” terangnya.

Lebih lanjut Bagja mengungkapkan, bahwa BPKP menemukan adanya data yang tidak sesuai karena orang yang melakukan perpindahan sistem Akses, Jamkesda dan Jamkesmas ke BPJS Kesehatan yang tidak tervalidasi dan terintergritas dengan baik. Bahkan, ada nama peserta yang ganda atau yang seharusnya tidak masuk sistem tapi justru malah masuk.

“Bukan hanya itu saja permasalahannya. defisit BPJS Kesehatan juga terjadi karena sistem klaim yang buruk mulai dari ada yang klaim peserta ganda, klaim dari peserta yang sudah meninggal, hingga peserta yang tidak aktif tapi klaimnya masih bisa dicairkan,” ungkapnya.

Terkahir, Bagja yang juga politisi PKS ini mengatakan, saat ini banyak peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan. Berdasarkan temuan BPKP peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iurannya yang saat ini berjumlah 15 juta peserta.

“Kebanyakan dari mereka adalah peserta mandiri yang menderita penyakit berbiaya yang cukup besar. Setelah memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan dalam pengobatannya, mereka tak melanjutkan bayar iurannya per bulannya lagi,” kata Bagja.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password