Partai Koalisi Akur: Bikin Lima BUMD Baru, Eksekutif Tak Perlu Grusa-grusu

Partai Koalisi Akur: Bikin Lima BUMD Baru, Eksekutif Tak Perlu Grusa-grusu 18
Renacana berdirinya BUMD baru di Bandung Barat/Bosscha.id

Bosscha.id- Partai koalisi di Pemerintahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan Wakil Bupati Hengki Kurniawan (Akur) meminta rencana pendirian lima anak usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru jangan sampai terburu-buru.

Partai koalisi menyarankan sebaiknya Pemerintah Daerah lebih maksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD) dan konsentrasi dengan target capaian pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Harus dikaji lebih dalam lagi, jangan terkesan terburu-buru ingin segera, tetapi tidak matang dari sisi perencanaan, saya memandang ada beberapa aspek yang secara serius harus dikaji. Misalnya, aspek yuridis secara legal formal pembentukan BUMD harus melewati mekanisme dan tahapan yang tidak sederhana. Kita sudah punya satu BUMD berbentuk perseroan terbatas (PT), sehingga BUMD yang baru ini formatnya mau seperti apa? apakah mau berbentuk perusahaan daerah (PD) atau PT?,” kata Ketua DPC Partai Demokrat KBB, Iwan Setiawan, Kamis (12/9/2019).

Partai Koalisi Akur: Bikin Lima BUMD Baru, Eksekutif Tak Perlu Grusa-grusu 19
Mendirikan BUMD baru membutuhkan kajian/Bosscha.id

Menurut Iwan, membentuk perusahaan BUMD baru membutuhkan aspek penting yang harus diperhatikan.  Misalnya terkait dengan bidang usaha yang akan dibentuk serta bagaimana peluang usahannya dan hitungan untung ruginya. 

“Karena kalau ingin mengembangkan bisnis ke bidang usaha lain harus ada revisi Perda (Peraturan Daerah). Belum lagi kita harus melihat aspek kemampuan keuangan daerah, apakah ruang fiskal kita memungkinkan untuk penyertaan modal di BUMD, karena akan ada konsekuensi anggaran,” ujar Iwan.

Iwan yang juga kembali terpilih menjadi Anggota DPRD KBB periode 2019-2024 juga menjelaskan, jika dilihat dari dasar hukum pembentukan BUMD, di mana telah keluar peraturan baru yaitu PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD sebagai “beleid” turunan dari UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagai dasar hukum dalam pembentukan BUMD.

Adapun dalam pasal 9 disebutkan bahwa pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah, kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

“Maksud dari kebutuhan daerah di sini, soal aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat, bukan didasarkan pada hitung-hitungan bisnis semata. Termasuk untuk mendapatkan keuntungan menambah PAD, tetapi harus disandarkan kepada kedua aspek tersebut (pelayanan dan kebutuhan).  Pertanyaan besarnya adalah sejauh mana, kita masyarakat KBB membutuhkan BUMD dengan bidang usaha tertentu dan bagaimana aspek untuk pelayanan umumnya?,” bebernya.

Baca Juga:   Iuran BPJS Bakal Naik, Pjs Ketua DPRD KBB: Pemerintah Membebani Rakyat

Sebagai catatan, kata Iwan, KBB sudah mempunyai BUMD berbentuk PT yang bergerak dalam bidang air bersih. Ini pun masih banyak yang harus dibenahi secara menyeluruh, sebab sejauh ini belum menikmati deviden sebagai tambahan PAD yang signifikan. 

“Dengan suntikan modal sejak berdirinya BUMD sebesar Rp 32 miliar, masih harus dibenahi secara serius supaya mendapatkan untung bukan sebaliknya (rugi),” terangnya.

Di Bandung Barat, BUMD baru diproyeksikan akan mengelola sejumlah bidang, mulai dari production house atau rumah produksi hiburan. Selain itu ada pula perusahaan yang akan mengelola hasil produk UMKM sebagai ciri khas oleh-oleh dari KBB dan terakhir ada perusahaan kontraktor.

“Kalau belum dianggap perlu ya nggak usah lah (pembentukan anak usaha), maksimalkan dulu yang ada. Sebagai partai koalisi, yang jelas kami akan terus memberikan masukan yang konstruktif kepada Bupati terkait hal tersebut agar KBB ke depan bisa jauh lebih maju,” ujar Iwan.

Sebelumnya Direktur BUMD PT PMgS, Denny Ismawan mengungkapkan, BUMD KBB, PT Perdana Multiguna Sarana (PMgS) akan mengkaji rencana pendirian lima anak usaha di tahun ini. Hal itu sesuai dengan instruksi Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna usai melakukan pertemuan dengan jajaran BUMD pada Senin (9/9/2019).

“Pak bupati inginnya cepat membentuk anak perusahaan dari BUMD, kami akan lakukan kajian dulu apakah anak usaha ini murni dari APBD modalnya atau melibatkan pihak swasta. Targetnya di tahun 2020 bisa terwujud,” kata Denny di Padalarang, baru-baru ini.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password