Bupati Aa Umbara: Praktik Rentenir di Bandung Barat Harus Dibasmi

Bupati Aa Umbara: Praktik Rentenir di Bandung Barat Harus Dibasmi 18
Praktik rentenir di Bandung Barat harus segera dibasmi/Bosscha.id

Bosscha.id-Keberadaan bank keliling atau rentenir di Kabupaten Bandung Barat (KBB) khususnya di wilayah selatan seperti di Cililin, Cipongkor, Sindangkerta dan beberapa daerah lainnya masih merajela hingga saat ini. Praktik lintah darat itupun sangat meresahkan masyarakat.

“Rentiner harus sudah ditiadakan dan harus dibasmi. Justru keberedaan bukan membantu masyarakat miskin untuk merubah ekonomi rumah tangga lebih baik malah mereka membuat masyarakat semakin susah dan miskin,” kata Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, saat ditemui di Kantorya, Rabu (11/9/2019).

Bupati Aa Umbara: Praktik Rentenir di Bandung Barat Harus Dibasmi 19
Bosscha.id

Umbara mengatakan, dengan kondisi tersebut, maka pihaknya akan mengembangkan koperasi dengan memberikan suntikan dana dari APBD. Terlebih menurutnya, bila koperasi bisa tumbuh sehat, maka bisa memberantas keberadaan rentenir di KBB. Apalagi, pinjaman di koperasi jauh lebih kecil bunganya sekitar 3 persen.

“Kalau mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pasti lama, kita lebih memilih mengembangkan koperasi saja. Dengan catatan masyarakat atau kelompok yang meminjam juga harus tertib dalam membayar agar koperasi juga bisa tumbuh dengan baik. Daripada pinjam ke rentenir dengan bunga besar, lebih baik memanfaatkan koperasi,” ungkapnya.

Umbara menambahkan, untuk regulasi, akan dibahas terlebih dahulu agar suntikan dana dari APBD terhadap koperasi bisa secepatnya berjalan.

“Saya yakin dengan bantuan dari APBD bisa terbangun di setiap kecamatan bahkan setiap desa. Nanti bisa juga kepala desa ikut membantu (melalui Bumdes). Yang paling penting kepala desa harus mengetahui juga warganya agar tidak terbawa pinjaman rentenir,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat di Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta, Safrudin Hidayat membenarkan, jika saat ini keberadaan rentenir cukup masif di wilayahnya. Tak sedikit banyak masyarakat yang terpaksa menjadi nasabah dari rentenir lantaran mudahnya mendapatkan pinjaman.

Baca Juga:   Bupati Aa Umbara: Peranan BUMD Baru Bisa Tingkatkan Potensi PAD

“Masyarakat banyak yang menjadi korban dari rentenir. Bahkan, ada sejumlah warga yang memutuskan untuk menjadi TKW (tenaga kerja wanita) lantaran terlilit hutang dari rentenir, banyak lagi kasus lainnya. Tentu ini sangat memprihatinkan karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat lantaran mudah tergiur, dengan proses cepat,” kata Safrudin.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM KBB beberapa waktu lalu, dari 893 koperasi yang tercatat di KBB, hanya 490 koperasi yang aktif. Dari jumlah itu pun, hanya 40 persen yang rutin menggelar rapat anggota tahunan (RAT). Bahkan, dari 490 koperasi yang aktif tersebut, baru 43 di antaranya yang sudah punya Nomor Induk Koperasi (NIK).

“Keberadaan koperasi di bawah Dinas UMKM dan Koperasi, katanya mencapai ratusan koperasi yang aktif, tapi kan kita tidak tahu apakah itu memang aktif dan berjalan di lapangan? Artinya dinas terkait memiliki tantangan sangat berat untuk ekonomi masyarakat saat ini,” tegasnya.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password