Yuk Mengenal “Sipetir”! Aplikasi Pemantau Limbah Milik DLH KBB

Sipetir dinilai mampu mengatasi persoalan pemantauan air limbah di Kabupeten Bandung Barat.Bosscha.id

Bosscha.id– Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tengah menciptakan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah di Daerah Aliran Sungai Citarum Berbasis Teknologi Informasi (Sipetir). Melalui sistem jaringan tersebut persoalan air limbah dari sejumlah perusahaan yang mencemari Sungai Citarum diharpakan bisa diminimalisir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB Apung Hadiat Purwoko mengatakan, penerapan sistem ini dinilai mampu mengatasi persoalan pemantauan air limbah yang selama ini masih dilakukan secara manual.

“Dengan sistem ini, perusahaan industri penghasil limbah cair tidak bisa lagi kucing-kucingan dengan petugas. Sebab, semuanya bisa terpantau secara online,” katanya, Selasa, (27/82019.

Bosscha.id

Apung menjelaskan, cara kerja Sipetir, bisa menginput data melalui alat telemetri yang dipasang di setiap perusahaan ke pusat data di Kantor DLH KBB. Adapun data tersebut kemudian akan diolah untuk kemudian diunggah ke dalam jaringan yang nantinya juga bisa diakses oleh publik.

Mneurut Apung, sistem ini merupakan terobosan Pemerintah KBB di mana belum dilakukan pemerintah di daerah lain. Sehingga, Sipetir sudah saatnya digunakan di Bandung Barat.

“Dengan sistem ini, pemantauan kualitas air limbah bisa dilakukan secara real-time bahkan update setiap lima menit. Jadi nanti akan ketahuan, mana saja air limbah yang di atas baku mutu,” katanya.

Apung mengungkapkan, penerapan sistem tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 93 Tahun 2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus Dalam Jaringan. Peraturan tersebut akan diperkuat dengan peraturan bupati yang saat ini tengah digarap drafnya.

Baca Juga:   Paket Bansos Beras Tahap 2 di KBB Mulai Disalurkan Hari Ini

Menurutnya, pemasangan alat telemetri atau pengukur kualitas air, menurut dia, dibebankan kepada perusahaan.

“Sementara itu, pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana untuk pusat data, seperti perangkat komputer, aplikasi, dan jaringan internet. Karena secara manual, SDM kami terbatas. Jadi, sistem ini bisa mengatasi masalah itu, sebab pemantauan pun bisa dilakukan melalui HP (telefon seluler), ” ujarnya.

Apung menargetkan, sistem tersebut bisa diterapkan pada 2020 nanti.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup KBB Zamilia Floreta mengungkapan, dari 370 perusahaan, 60 di antaranya yang memilik Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC). Setiap enam bulan, perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan dokumen rutin, di antaranya mengenai amdal.

“Laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan lingkungan. Memang masih banyak yang belum memberikan laporan rutin, dan kami terus berupaya agar mereka memberikan laporan tersebut,” katanya.***

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password