Sejarah 30 Agustus: Referendum Kemerdekaan Timor Timur

Pecahnya aksi massa menuntut Referendum Timor Timur.(Dok.Istimewa)

Bosscha.id-Hari ini tepat 20 tahun yang lalu, referendum atau jajak pendapat mengenai kemerdekaan Timor Timur dilaksanakan. Hal ini adalah puncak dari polemik Timor Timur yang telah berlangsung selama 22 tahun lamanya.

Permasalahan jangka panjang ini, berulang kali memojokkan Indonesia di forum Internasional. Kondisi ini diperparah dengan konflik yang terjadi di dalam wilayah Timor Timur sendiri.

Meski pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan polemik di Timor Timur ini, namun tidak ada titik temu yang didapat untuk mempertahankan wilayah itu. Bahkan desakan terhadap Indonesia di forum internasional justru semakin menguat. Oleh sebab itu referendum akhirnya menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan Timor Timur ini.

Sebelum akhirnya memerdekakan diri, Timor Timur sempat menjadi wilayah yang dikuasai oleh beberapa negara. Negara pertama yang menduduki Timor Timur adalah Portugis pada tahun 1520, kemudian Spanyol tiba pada tahun 1522. Lalu pada tahun 1613, Belanda menguasai bagian barat pulau itu. namun kemudian kekuasaan itu direbut Inggris pada periode tahun 1812-1815.

Desakan massa untuk referendum kemerdekaan Timor-Timur. (Dok.Istimewa)

Setelah Jepang mengakui kalah dari Sekutu, Timor Timur tetap berada dalam pendudukan Portugis sampai medio tahun 1975. Selama dalam kontrol Portugis, terbentuk tiga partai utama di Timor Timur yaitu, Partai , Frente Revolucionária Timor Leste Independente (Fretilin), Uni Demokrat Timur (UDT) dan Associacao Popular Democratica Timorense (APODETI).

Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan berdirinya sebagai Republik Demokrasi Timor Timur. Hal ini mendapat reaksi keras dari partai-partai lainnya. Karena setiap partai mempunyai misi sendiri-sendiri, Fretilin menginginkan agar Timor Timur merdeka dan berdaulat secara penuh.

Sedangkan UDT menginginkan merdeka secara bertahap. APODETI berbanding terbalik dengan dua partai sebelumnya, mereka ingin agar Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia yang secara geografis dan budaya memiliki kemiripan.

Fretelin yang berhalauan komunis akhirnya memerangi UDT yang mengakibatkan banyak korban jatuh termasuk dari rakyat sipil. Alhasil, perang saudara tak terelakkan. Dalam perkembangannya UDT dan APODETI meminta bantuan Indonesia untuk meredam situasi yang terjadi.

Baca Juga:   Bakal Kena Biaya, WhatsApp Tidak 100% Gratis

Setelah melalui berbagai pertimbangan panjang Indonesia akhirnya mengirimkan militernya ke Timor Timur pada 7 Desember 1975. Bukan meredam, masuknya militer Indonesia malah memperkeruh konflik yang sedang terjadi di sana.

Fretelin semakin tak terkendali dan korban terus berjatuhan dari kedua belah pihak. Belakangan, rakyat Timor Timur menolak kehadiran militer Indonesia yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap penduduk yang dianggap sebagai pejuang pro-kemerdekaan atau dekat dengan Fretilin. Setelah berbagai negosiasi untuk menyelesaikan konflik di Timor Timur tak membuahkan hasil, akhirnya Indonesia membawa masalah ini ke PBB.

Kemudian PBB membentuk sebuah misi yang bernama United Nations Mission in East Timor (UNAMET), untuk meredam semua konflik yang terjadi di sana. Sebelum membentuk UNAMET, pada 11 Juni 1999, Dewan Keamanan PBB menetapkan Resolusi 1246 yaitu kesepakatan antara Indonesia, Portugal dan PBB untuk menggelar sebuah referendum. Dari kesepakatan itulah, PBB menggagas misi UNAMET untuk mengawal referendum yang akan segera digelar.

Tepat pada 30 Agustus 1999, referendum yang difasilitasi PBB digelar, dengan situasi yang relatif aman. Untuk kepentingan pemungutan suara, UNAMET menyediakan 850 lokasi untuk pemungutan suara. Sekjen PBB akhirnya menyampaikan hasil refrendum kepada Dewan Keamanan PBB pada 3 September 1999. Hasilnya 344.580 suara (78,5 %) rakyat Timor Timur menginginkan berpisah dari Indonesia.

Hasil referendum tersebut kemudian diumumkan secara resmi di Dili pada 4 September 1999. Pada 30 Oktober 1999, secara resmi bendera Merah Putih tidak lagi berkibar di Timor Timur menyusul pengembalian kedaulatan Timor Timur dari Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upacara penurunan bendera Merah Putih di Dilli menjadi pertanda lahirnya sebuah negeri baru yang kini dikenal dengan nama Timor Leste. Pemerintahan Transisi PBB bertahan hingga Timor Leste mendeklerasikan kemerdekaannya pada 22 Mei 2002.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password