HBO di Bandung Barat Baru Cair Rp 15,6 Miliar

Pemkab Bandung Barat Mulai Digitalisasi Layanan Publik
Ilustrasi: Bosscha.id

Bosscha.id– Hingga Juli 2019, bantuan hibah keagamaan di Kabupaten Bandung Barat telah cair 40 persen atau sekitar Rp 15,6 miliar. Pemkab Bandung Barat hingga kini masih menunggu kelengkapan admnistrasi para calor penerima.

“Pencairan hibah ini bergantung pada kelengkapan administrasi para calon penerima. Jika persyaratan sudah lengkap, baru akan kami proses,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah KBB Asep Hidayatulloh, Rabu (7/8/2019)

Asep menyebutkan, total bansos keagamaan yang akan dicairkan tahun ini mencapai Rp 39 miliar untuk sekitar 1.300 calon penerima. Adapun kata Asep, bantuan hibah ini diberikan untuk membantu renovasi bangunan-bangunan keagamaan, seperti masjid, pesantren, dan yayasan.

“Besarannya bervariasi, yang paling kecil sekitar Rp 5juta-Rp15juta dan yang besar sekitar Rp 100juta-Rp 150 juta,” katanya.

Pemkab Bandung Barat Mulai Digitalisasi Layanan Publik
Digitalisasi pelayanan publik Pemkab Bandung Barat/Bosccha.id

Menurut Asep, hibah keagamaan tahun ini dilakukan dengan sistem daring (online), mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.

“Pencairan bansos dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah setelah administrasi persyaratan pemohon diverifikasi Bagian Kesmas,” katanya.

Lebih lanjut Asep mengimbau agar pemohon hibah segera melengkapi persayaratan agar bantuan tersebut bisa semuanya terserap. Hal itu lantaran, bansos keagamaan ini tidak pernah terserap semuanya akibat pemohon tidak melengkapi administrasi. 

“Ini karena banyak yang tidak melengkapi syarat, bansos paling hanya terserap 80 persen. Sisanya masuk silpa,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah KBB Asep Sodikin, mengingatkan, tim verifikasi di tingkat perangkat daerah agar benar-benar melakukan penelitian dan pengecekan terhadap berkas proposal persyaratan yang diperlukan serta keabsahan terhadap keberadaan badan, kelembagaan, organisasi kemasyarakatan calon penerima bantuan hibah.

Baca Juga:   Aa Umbara Buka Ruang Komunikasi Publik Lewat Website Pribadi

“Tim verifikasi diminta lebih teliti dalam memeriksa berkas yang diajukan dari masyarakat dalam menyalurkan bansos dan hibah ini,” katanya.

Asep menjelaskan, melalui sistem daring, seluruh tahapan proses dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta monitoring dan evaluasi dapat dilihat secara daring dan transparan.

“Akan tetapi proses pelaksanaan administrasi penyaluran belanja hibah ini masih terdapat beberapa kelemahan seperti dalam perencanaan, proposal serta evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan peraturan,” terangnya

Dengan demikian, lanjut Asep, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai agar siap dan mampu mengaplikasikannya serta bekerja secara optimal dalam menerapkan Perbup soal hibah ini.

“Saya juga meminta seluruh perangkat daerah agar selalu berhati-hati dan berpedoman pada perundang-undangan yang terkait belanja hibah dan bansos melalui prosedur dan mekanisme tahapan yang benar,” katanya.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password