Pilkades Bandung Barat Rawan Konflik, Begini Tanggapan Aa Umbara

Pilkades Bandung Barat rawan konflik/Bosscha.id

Bosscha.id – Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 112 desa di Kabupaten Bandung Barat yang akan digelar pada 24 November 2019 diprediksi bakal rawan konflik. Pasalnya, Pilkades serentak ini ada aturan baru yang memperbolehkan kandidat calon kepala desa berasal dari luar desa setempat.

Aturan tersebut setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2017, terkait perubahan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun aturan tersebut sempat digugat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) karena diniali bertentangan terhadap UUD 1945.

Pilkades Bandung Barat rawan konflik/ Bosscha.id

Oleh karena itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, meminta kepada semua stakeholder untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkades dari segi keamanan dan kelengkapan administrasi.

“Untuk yang akan bertanding di Pilkades nanti, saya pesan untuk mengikuti aturan dan undang undang yang berlaku, dan jangan lupa juga untuk saling menjaga situasi yang nyaman untuk masyarakat,” kata Aa Umbara, di Ngamprah, Selasa (30/07/2019).

Aa Umbara juga mengatakan untuk menjaga kondusivitas, maka dari itu selama pelaksanaan Pilkades akan mendapatkan pengawalan dari unsur Polri dan TNI.

“Mari seluruh stakeholder dan masyarakat untuk mensukseskan acara demokrasi tingkat desa, dengan aman, nyaman, damai dan tentram. Apalagi ini merupakan pilkades serentak ke 3 di KBB sekaligus terbanyak yang mencapai 112 Desa,” katanya.

Orang nomor satu di Bandung Barat itu juga memastikan dalam Pilkades 2019, Pemkab Bandung Barat akan bersikap netral.

Penolakan Warga Calon dari Luar Desa

Sementara itu, Wakil Ketua Pilkades Serentak KBB, Wandiana mengatakan, dengan masih banyaknya penolakan dari warga desa terakait bisa majunya kandidat calon kepala desa berasal dari luar desa, hal ini menjadi perhatian pihak panitia untuk mencegah terjadinya konflik di tengah masyarakat.

“Penolakan tentang calon dari luar desa menjadi salah satu hal penting yang perlu diantisipasi oleh kita, agar terhindar dari konflik. Apalagi, penyelenggaraan Pilkades Serentak 2019 ini cukup banyak diikuti 112 desa dari total 165 desa yang akan digelar pada hari Minggu 24 November 2019,” kata Wandiana.

Baca Juga:   Digelar di Tengah Pandemi Covid-19, Tes SKB CPNS di Bandung Barat Berjalan Sukses

Menurut Wandiana, bahwa potensi konflik lainnya yang perlu disikapi yakni kandidat yang membawa massa dari luar desa. Hal itu memungkinkan terjadi apabila kandidatnya dari luar desa.

“Kalau kandidat dari luar otomatis massa juga dari luar. Padahal tegas pihak luar tidak boleh ikut campur. Ini juga yang menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.

Selian itu, Wandiana yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat juga mengatakan bahwa yang perlu diperhatikan, soal identitas penduduk. Mereka yang berhak memberikan suara dalam Pilkades tersebut adalah yang memiliki e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) atau minimal telah melakukan perekaman.

“Yang berhak mengeluarkan surat keterangan bahwa warga sudah melakukan perekaman hanyalah Disdukcapil, bukan pihak desa atau kecamatan,” terangnya.

Wandiana menambahkan, walaupun aturan baru yang menyebutkan tentang dibolehkannya calon dari luar desa tersebut, memiliki kekuatan hukum. Namun untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, pihaknya meminta agar para camat dan kades harus melakukan pendataan sejak awal.

“Termasuk pendataannya harus mulai dari sekarang hingga ditetapkan jadi daftar pemilih tetap (DPT). Sebab, jika sudah ditetapkan di DPT, maka jumlah suara sudah terkunci dan tidak bisa lagi ada penambahan hak pilih,” katanya.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password