Perang Tagar Antara Save FPI VS Bubarkan FPI

Perang Tagar Antara Save FPI VS Bubarkan FPI 18
Perang Tagar Warganet, Bosscha.id

Bosscha.id-Akhir-akhir ini linimasa sosial media diramaikan oleh perang tanda pagar #saveFPI melawan #bubarkanFPI terkait isu akan dibubarkan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (ORMAS FPI). 

Izin organisasi kemasyarakatan FPI yang habis pada Juni 2019. Merujuk Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI berlaku selama lima tahun terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.

Berakhirnya izin ini berbuntut petisi dari seseorang bernama Ira Bisyir di laman change.org. Dalam petisi yang ditujukan pada Kementerian Dalam Negeri itu, Ira mengajak warganet menolak perpanjangan izin FPI sebagai ormas. Hingga Rabu (8/5) petisi itu telah ditandatangani lebih dari 200 ribu orang. 

Isu habis izin sebagai organisasi kemasyarakatan FPI ini memancing aksi tanda pagar #bubarkanFPI dari warganet yang tidak menyetujui adanya ORMAS FPI ini ramai bergulir dan diperbincangkan. Aksi tanda pagar #bubarkanFPI ini memancing reaksi yang sama dari  warganet yang mendukung adanya ORMAS FPI.

Petisi tandingan ini bernama ‘Dukung FPI Terus Eksis’ yang dibuat pada 7 Mei 2019 lalu untuk menandingi petisi ‘Stop Izin FPI’ yang dibuat pada 6 Mei. Dua petisi ini sama-sama menujukan petisi pada Kementerian Dalam Negeri selaku instansi yang berwenang mengeluarkan izin untuk ormas. Petisi mendukung FPI diinisiasi Imam Kamaludin yang tercantum dari daerah Jawa Barat. Hingga, Kamis (9/5), pukul 7.40 WI, petisi itu telah mendapatkan dukungan 53.780.

Baca Juga:   Sejarah 18 September : Meninggalnya Sang Legenda, Jimi Hendrix
Perang Tagar Antara Save FPI VS Bubarkan FPI 19
Perang Tagar Warganet Save FPI dengan Bubarkan FPI, Bosscha.id

Presiden Joko Widodo secara langsung menyampaikan adanya kemungkinan pemerintah tidak memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI).  Hal itu dilakukan apabila FPI tidak sejalan dengan ideologi negara dan menimbulkan persoalan keamanan.

Pernyataan Jokowi ini disampaikan kepada Associated Press (AP) yang melansir di situs resminya. 

“Ya, tentu saja, sangat mungkin. Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara,” ucap Jokowi, Minggu (28/07/2019).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password