DPRD KBB Usulkan Dinas Baru

Wakil Ketua DPRD KBB, Sunarya Erawan mengusulkan dinas baru. Bosscha.id

Bosscha.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat mengusulkan dinas baru kepada pemerintah daerah untuk menangani Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari ususlan tersebut, satu bidang di OPD (organisasi perangkat daerah) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dianggap bisa dipecah dan dibentuk menjadi dinas baru.

“Menurut hemåt saya, bidang pendapatan pajak daerah itu sudah bisa ditingkatkan menjadi dinas. Karena jika melihat dari segi PAD, sekarang ini sudah cukup signifikan dengan pendapatan yang mencapai di atas Rp 500 miliar,” kata Wakil Ketua DPRD KBB, Sunarya Erawan kepada Bosscha.id, Kamis (25/7/2019).

Menurt Sunarya sudah seharusnya Pemkab Bandung Barat memilki dinas khusus menangani sektor PAD. Sebab dengan begitu, PAD yang dihasilkan bisa terkelola dengan baik.

“Itu sangat rasional dan supaya pemerintah daerah juga bisa lebih fokus mengelola PAD dengan baik. Termasuk pemda juga bisa fokus memaksimalkan PAD di Bandung Barat,” kata Sunarya.

Bosscha.id

Sunarya yang juga politisi senior Golkar ini mengatakan, KBB yang memiliki potensi sangat besar sehingga sumber PAD baru bisa digali dengan baik dan maksimal.

“PAD ini harus terus digali sehingga bisa memunculkan sumber-sumber pendapatan baru. Makanya ususlan dinas baru ini begitu penting,” ujarnya.

Sunarya menambahkan, bahwa ususlan pembuntukan dinas baru tersebut diharpakan mendapatkan respon positif dari Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna. Sehingg terkait pembentukan Perda, kata dia, itu bisa langsung datang dari inisiatif eksekutif.

Baca Juga:   Rencana Pasar Tagog Padalarang Dibikin Mewah Disambut Baik

“Yang jelas, terkait ususlan dinas baru ini, saya harapkan Pak Bupati menyambut dengan baik. Mudah-mudahan saja usulan ini bisa diterima dengan baik,” ucap Sunarya yang juga terpilih kembali menjadi Anggota DPRD KBB periode 2019-2024.

Seperti diketahui, PAD KBB pada 2019 ditarget mencapai Rp581 miliar. Target itu didominasi dari sektor pajak hotel, restoran, dan obyek wisata di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Adapun beberapa item pajak yang potensial seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan batuan dan logam, parkir, air tanah, bumi dan bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk pajak BPHTB PBB, kontribusi terbesar berada di kawasan padat penduduk dan lokasi yang memiliki nilai jual tinggi.

Infografis Bosscha.id

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password