Komisi III DPRD KBB: Lima Perda Jadi Koridor dalam Kebijakan Pembangunan Daerah

Komisi III DPRD KBB: Lima Perda Jadi Koridor dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 19

KOMISI  III  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat selama periode 2014-2019 telah menghasilkan 5 Peraturan Daerah (Perda) yang berkenaan dengan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung Barat. 

Ketua Komisi III DPRD KBB, Tatang Gunawan mengatakan, perda yang dihasilkan tersebut sebagai guidance kebijakan pembangunan yang dilaksanakan eksekutif, khususnya di bidang pembangunan. Menurutnya, Komisi III DPRD KBB fokus merancang, membahas, dan menerbitkan Perda yang berkenanaan dengan lini pembangunan.

“Perda tersebut menjadi payung hukum dalam mewujudkan arah pembangunan yang bermuara pada kepentingan khalayak, khususnya warga Kabupaten Bandung Barat,” kata Tatang, di Padalarang, Kamis (4/7/2019).

Komisi III DPRD KBB: Lima Perda Jadi Koridor dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 20
Anggota Komisi III DPRD KBB

Tatang mengungkapkan, pada tahun 2014, Komisi III telah melahirkan Perda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan untuk bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan dan diundangkan pada 29 Desember 2014. Masih pada bidang Pekerjaan Umum, setahun berikutnya kata Tatang, Komisi III juga menerbitkan Perda Bangunan Gedung yang ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2015.

“Dan di tahun 2016, Komisi III menerbitkan regulasi untuk menata percaturan menara telekomunikasi melalui Perda Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ditetapkan dan diundangkan pada 22 Desember 2016,” ungkapnya.

Baca Juga:   Bupati Aa Umbara Hukum Pejabat Indisipliner dengan Push-up

Menurt Tatang, pada akhir masa bakti di tahun 2018 komisi II sudah menyepakati rancangan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) yang sampai saat ini masih menunggu evaluasi Bappenas dandan Pemprov Jabar. selain itu pada tahun yang sama Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat telah merampungkan Perda RPJMD 2018-2023 (menunggu hasil evaluasi Mendagri dan Pemprov Jabar) 

Komisi III DPRD KBB: Lima Perda Jadi Koridor dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 21
Lima Perda yang dihasilkan Komisi III DPRD KBB

Tatang menambahkan Komisi III menerbitkan Perda Sumur Resapan yang ditetapkan dan diundangkan pada 16 Juni 2017. Di bidang Lingkungan Hidup, pada tahun 2019 Komisi III menerbitkan Perda Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan dan diundangkan pada 16 Januari 2019.

“Termasuk ini juga seiring dengan kebijakan pemerintah daerah dalam menyiasati kekeringan pada musim kemarau,” katanya. Advertorial

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password