Komisi II DPRD KBB: Lahirkan Sebelas Perda untuk Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Komisi II DPRD KBB: Lahirkan Sebelas Perda  untuk Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat 19

KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat hadir dan konsisten mengawal jalannya pemerintahan dengan fokus garapan pada bidang Perekonomian dan Keuangan. Regulasi-regulasi yang dilahirkan pun lebih terfokus dan terarah untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan payung hukum dalam pembangunan daerah yang mengacu pada bidang Perekonomian dan Keuangan.

Ketua Komisi II DPRD KBB, Dadan Supardan menuturkan, dalam tubuh DPRD Kabupaten Bandung Barat, telah dibagi 4 komisi yang fokus bersama-sama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai koridor kinerjanya masing-masing.

“Termasuk kami, di Komisi II yang fokus kepada bidang Perekonomian dan Keuangan dengan target melahirkan regulasi-regulasi bidang Perekonomian dan Keuangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” kata Dadan, di Padalarang, Kamis (4/7/2019).

Menurut Dadan, sepanjang periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Bandung Barat telah berhasil melahirkan 11 Perda sesuai bidang garapannya. Pada 2014 misalnya, Dadan menyebutkan Komisi II melahirkan Perda Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan pada Pusat Kesehatan Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah untuk bidang Peternakan yang ditetapkan dan diundangkan 24 Januari 2014.

“Di tahun 2015, Komisi II juga melahirkan Perda Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bandung Barat ke Dalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk untuk bidang Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 7 Desember 2015,” ungkapnya.

Komisi II DPRD KBB: Lahirkan Sebelas Perda  untuk Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat 20
Anggota KOMISI II DPRD KBB

Dadan mengatakan, bahwa masih di tahun yang sama, Komisi II juga melahirkan Perda Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, pada bidang Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 7 Desember 2015. Selanjutnya kata Dadan, pada tahun 2016, Komisi II melahirkan 3 Perda, yakni Perda Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dan diundangkan pada 24 Maret 2016. 

Baca Juga:   Aa Umbara Buka Ruang Komunikasi Publik Lewat Website Pribadi

“Perda Pemberdayaan Usaha Mikro yang ditetapkan dan diundangkan pada 27 Juni 2016, dan Perda Pajak Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 22 Desember 2016,” ujarnya.

Masih menurut Dadan, sama halnya di tahun 2017, Komisi II melahirkan 3 Perda yang dilahirkan, yakni Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ditetapkan dan diundangkan pada 29 Maret 2017. 

Dadan mengungkapkan, Perda Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat ditetapkan dan diundangkan pada 12 September 2017. 

“Termasuk Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 29 September 2017,” ungkapnya.

Komisi II DPRD KBB: Lahirkan Sebelas Perda  untuk Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat 21
Sebelas Perda yang dihasilkan Komisi II DPRD KBB/Bosscha.id

Lebih lanjut Dadan menambahkan, di tahun 2018, Komisi II juga melahirkan Perda Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Februari 2018.

“Sementara di tahun 2019, Komisi II melahirkan Perda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Bandung Barat  Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan Bidang Perindustrian yang ditetapkan dan diundangkan pada 16 Januari 2019,” terangnya.Advertorial.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password