Komisi I DPRD KBB: Tujuh Perda Difokuskan Kawal Pemerintah Bangun Kemajuan Daerah

Komisi I DPRD KBB: Tujuh Perda Difokuskan Kawal Pemerintah Bangun Kemajuan Daerah 18

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat telah berhasil melahirkan regulasi-regulasi penting yang mengatur ketatalaksanaan unsur pemerintahan. 

Komitmen dan konsistensi DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam melahirkan regulasi daerah telah menjadikan lembaga legislatif sebagai mitra terbaik pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah menuju kemajuan Kabupaten Bandung Barat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Inen Sutisna menuturkan,  sudah menjadi kewajiban mendasar bagi legislatif untuk melahirkan regulasi-regulasi yang akan menjadi guidance bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

“Kami, di Komisi I fokus pada bidang pemerintahan, dengan arah garapan di bidang pemerintahan, sehingga regulasi yang kami lahirkan terarah pada unsur pemerintahan, termasuk dinas-dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” kata Inen di Padalarang, Kamis (4/7/2019).

Dalam tubuh DPRD Kabupaten Bandung Barat, sebut Inen, terdapat 4 unsur yang fokus dalam bidang masing-masing Komisi, salah satunya Komisi I yang fokus dalam bidang pemerintahan dan hukum. 

Komisi I DPRD KBB: Tujuh Perda Difokuskan Kawal Pemerintah Bangun Kemajuan Daerah 19
Anggota Komis I DPRD Kabupaten Bandung Barat

Inen pun menyebutkan, pada 2014 misalnya, dalam Bidang Kepegawaian Komisi I melahirkan Perda Penghargaan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada 29 Desember 2014. Adapun setahun berikutnya menurut Inen, dalam Bidang Pemberdayaan Desa, Komisi I telah membuahkan Perda Desa yang ditetapkan dan diundangkan pada 10 April 2015. 

“Perda tersebut menjadi koridor bagi pemerintah daerah dalam fokus pembangunan di tingkat desa,” katanya. 

Sementara pada 2016, lanjut Inen, Komisi I impresif dengan melahirkan 4 Perda. Perda pertama untuk Bidang Kepegawaian dengan melahirkan Perda Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dan diundangkan pada 24 Maret 2016.

Baca Juga:   Seorang Pemulung Tewas Tertimbun Sampah di TPA Sarimukti

“Tiga bulan berikutnya, Komisi I juga melahirkan Perda Perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi sebagai regulasi untuk di Bidang Penanaman Modal, yang ditetapkan dan diundangkan pada 10 Juni 2016.,” ungkapnya.

Komisi I DPRD KBB: Tujuh Perda Difokuskan Kawal Pemerintah Bangun Kemajuan Daerah 20
Perda yang dihasilkan Komisi I DPRD KBB/Bosscha.id

Inen menambahkan, bahwa Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan dan diundangkan pada 9 September 2016. Adapun terakhir, menutup kinerja tahun 2016, Komisi I melahirkan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dan diundangkan pada 9 November 2016.

“Pada tahun 2017, Komisi I difokuskan dalam menggarap perda-perda yang dibahas bersama gabungan komisi. Barulah di tahun 2018, Komisi I kembali berkarya melahirkan Perda Pembentukan Hukum Daerah yang disahkan dan diundangkan pada 6 September 2018,” katanya. Advertorial

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password