DPRD KBB: Kenaikan NJOP KBB Harus Pro Rakyat

DPRD KBB menilai kenaikan NJOP KBB sudah sesuai UDD/ Bosscha.id

Bosscha.id-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menaikan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dinilai sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, secara waktu hal itu cukup beralasan mengingat baru dilakukan setelah 3 tahun.

“Kenaikan NJOP ini amanat pasal 79 UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB), paling lama harus dilakukan penyesuaian dalam 3 tahun,” kata Bagja Setiawan Sekretaris Fraksi PKS DPRD KBB, Senin (1/7/2019).

DPRD KBB menilai kenaikan NJOP KBB sudah sesuai UDD/ Bosscha.id

Meski demikian Bagja menyarankan pihak eksekutif untuk membebaskan PBB bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Minimal, kata dia, PBB bagi usaha di kedua sektor tersebut harus mendapatkan pengurangan.

“Kenaikan NJOP diharapkan tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah dan kalaupun akan diimplementasikan, haruslah secara bertahap dan melalui proses sosialisasi yang utuh itupun dimulai di wilayah-wilayah masyarakat menengah keatas,” ungkapnya.

Bagja menjelaskan, dalam menghitung nilai objek pajak, harga pasar menjadi metode yang paling umum digunakan, sehingga dasar perhitungan kenaikan harus menyesuaikan dengan progress perkembangan wilayah yang bersangkutan kedepan.

Kendati demikian, menurutnya, wajib pajak tetap bisa mengajukan keberatan apabila pembayaran PBB dinilai terlampau mahal. Selain itu, wajib pajak juga dapat menyewa tim penilai independent atau profesional untuk menghitung besaran ketetapan pajak. 

“Jika subjek pajak tidak mampu, bisa juga mengajukan pengurangan pembayaran pajak. Misalnya, pensiunan, orang miskin, dan lainnya,” ujar Bagja.

Baca Juga:   Pemkab Bandung Barat: Refocusing Program Dukung Percepatan Penanganan Covid-19

Bagja juga mengatakan, bahwa penerimaan Pemerintah Daerah dari PBB kemungkinan akan menanjak seiring dengan rata-rata kenaikan NJOP ini.

“Secara alamiah akan naik penerimaan PBB sesuai dengan kenaikan NJOP. Terutama prioritas dari kawasan-kawasan komersial. Artinya, jelas selama diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat proses pembangunan kan baik,” terangnya.

Sementara itu, perihal pernyataan Pakar Pemerintahan dan Politik pada Universitas Nurtanio (Unur), Djamu Kertabudhi yang menyatakan bahwa ada tiga asas yang bersifat mengikat, dalam suatu keputusan dan atau tindakan dari pemerintah, yaitu asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia dan asas umum pemerintahan yang Baik (AUPB).

“InsyaAllah kami dari DPRD KBB khususnya dari fraksi PKS merekomendasikan pemerintah daerah untuk segera mereview kebijakan ini jangan sampai niat baik ini justru merugikan masyarakat banyak,” katanya.

Seperti diketahui, Pemkab Bandung Barat melakukan penyesuian (rasionalisasi) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bandung Barat. Hal itu lantaran selama empat tahun terakhir tidak terdapat kenaikan.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password