DI PBB, RI Tegaskan Komitmen Junjung Tinggi “Prinsip Hukum”

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang menggunakan motif tenun troso berwarna cerah, di sidang Dewan Keamanan (DK) PBB yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, di New York, Selasa (7/5/2019). Foto: Dokumentasi Kemenlu.

Bosscha.id- Indonesia senantiasa menjunjung tinggi prinsip  hukum (Rule of Law) dalam memerangi segala bentuk kejahatan yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam upaya memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dilnasir Kantor Berita Antara, Rabu (22/5/2019), Ketua Delegasi RI, Duta Besar/Wakil Tetap RI di Wina, Dr. Darmansjah Djumala, Senin lalu pada sesi debat umum pembukaan Pertemuan ke-28 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana PBB (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice/CCPCJ) di Markas PBB Wina, Austria.

Menurut Dubes Darmansjah Djumala, penerapan prinsip Rule of Law juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam upaya memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan,khususnya tujuan 16 – perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh,” ujar Djumala di hadapan seluruh delegasi dari negara-negara anggota PBB, Senin, (20/5).

KBRI Wina dalam keterangan kepada Antara London, Selasa menyebutkan pencapaian SDGs ini merupakan salah satu prioritas nasional Indonesia. Pemenuhan Tujuan 16 SDGs sejalan dengan prioritas kebijakan Pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita, yakni dalam rangka reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, ujar Djumala.

Indonesia  mengejawantahkan komitmen reformasi hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Dalam Rencana Pembangunan tersebut, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum antara lain dengan cara memperbaiki proses seleksi, memberikan jenjang karir yang lebih pasti, dan meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan sistem peradilan pidana juga akan dilakukan melalui penyelarasan peraturan hukum yang ada serta perbaikan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Djumala menegaskan pentingnya kerja sama internasional yang kuat guna mencapai target pemenuhan SDGs di tahun 2030. Selain, diperlukan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani.

Pertemuan CCPCJ ke-28 dilangsungkan dari tanggal 20 sampaj 24 Mei.
Delegasi Indonesia dipimpin Duta Besar/Wakil Tetap RI di Wina, Dr. Darmansjah Djumala, beranggotakan perwakilan BNPT, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI/PTRI Wina.

CCPCJ dibentuk pada tahun 1992 oleh the Economic and Social Council (ECOSOC) melalui Resolusi 1992/1 dan berfungsi sebagai badan pembuat kebijakan di bawah PBB dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. CCPCJ memiliki mandat memperkuat langkah-langkah internasional dalam memerangi kejahatan nasional dan transnasional serta meningkatkan sistem administrasi peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

Sidang CCPCJ dilaksanakan satu tahun sekali sejak tahun 1992, dan telah memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan nasional dan internasional dalam bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. CCPCJ beranggotakan 40 negara yang terpilih untuk melaksanakan mandat CCPCJ selama tiga tahun. 

Source Antara

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password