Perlukah Ibukota Negara Dipindahkan ke Palangkaraya?

Ibukota Negara Dipindahkan
Bosscha: Wacana Pindah Ibukota era Jokowi apakah akan terjadi?

Bosscha.id – Ramainya diperbincangkan wacana pemindahan ibukota kembali mengemuka setelah Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Jokowi yang memimpin rapat secara langsung, mengakui pemindahan ibu kota bukanlah tugas mudah. Ketika itu presiden memerintahkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, untuk mengkaji ide yang diakuinya memang sudah lama ada bahkan sejak era Presiden Soekarno.

Dikutip Tempo.co, Selasa, 30 April 2019, Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mendukung wacana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.

Sebelum memutuskan mendukung penuh, Yayat Supriatna, mengaku keputusannya pada tahun lalu adalah masih kombinasi, yaitu pemerintahan dipindahkan namun bukan dengan membangun kota baru. Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara, namun pemerintahan mulai diredistribusikan ke daerah-daerah.

“Pendapat saya dulu masih kombinasi, tapi sekarang saya dukung pemindahan Ibu Kota setelah melihat realitasnya,” kata Yayat.

Adapun kondisi Jakarta saat ini, kata Yayat, sudah sangat kritis. Sebab, daya dukung lingkungan, bencana kebakaan, banjir, air bersih, dan limbah sudah semakin parah. Apalagi harga rumah semakin mahal, biaya hidup semakin tinggi, dan kesenjangan semakin lebar. “Jadi dengan pindah bisa dicari alternatif pengembangan yang lebih merata.”

Sementara itu pendapat berbeda diutarakan oleh Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga. Ia mengatakan wacana pemindahan ibu kota memang tidak diperlukan dan merupakan kebijakan ‘mubazir’ alias suatu yang sia-sia. 

Apalagi, jika pemindahan dilakukan dengan alasan ingin meratakan pembangunan dan perekonomian.

“Kalau bicara urgensi dan prioritas, tidak ada alasan yang masuk. Lebih baik uangnya alirkan ke daerah, sehingga pembangunan serentak dan merata,” ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/4/2019). 

Nirwono mengatakan pemindahan ibu kota tidak perlu dilakukan karena tidak didasari alasan penting. 

Wacana Pemindahan Ibukota Bukan Wacana Baru

Pada masanya Deandels ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Surabaya.  Mengutip Historia, sejarawan Universitas Indonesia Achmad Sunjayadi mengatakan dua faktor yang membuat Daendels ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Surabaya.

Pertama, alasan kesehatan karena di Batavia banyak sumber penyakit. Kedua, alasan pertahanan, di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan. Namun rencana itu gagal di tengah jalan 

Baca Juga:   Densus 88 Dilibatkan Ungkap Kasus Penusukan Terhadap Syekh Ali Jaber

Ibu kota juga sempat berpindah-pindah secara rahasia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI). Tetapi Historia menulis hingga revolusi selesai dan pemerintahan kembali ke Jakarta, tak ada kejelasan terkait rencana penetapan ibu kota negara yang baru.

Ketidakjelasan itu tak menyurutkan wacana pemindahan ibu kota. Pada tahun 1950-an, nama Palangka Raya di Kalimantan Tengah mencuat sebagai ibu kota alternatif. Adalah Sukarno yang menggagas mimpi Palangka Raya sebagai ibu kota negara.  Palangka Raya dipandang lebih tepat sebagai pusat pemerintahan ketimbang kota Jakarta yang sudah jadi, terbentuk, terlalu penuh dengan simbol-simbol kolonial. Saat itu Palangka Raya belum terbentuk. Dia baru eksis ketika Sukarno melakukan pemancangan tiang pertama pada 17 Juli 1957. 

Infografis wacana Ibukota Negara Dipindahkan
Bosscha: Wacana Pindah Ibukota dari Masa ke Masa

Namun belakangan, Sukarno sendiri pula yang menutup kemungkinan menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota. Dalam pidato peringatan ulang tahun ke-437 Jakarta tanggal 22 Juni 1964, Sukarno akhirnya menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara lewat Undang Undang Nomor 10 Tahun 1964.

Wacana Lanjutan di Era SBY

Meskipun Jakarta telah resmi menjadi ibu kota negara, tetapi wacana pemindahan ibu kota kembali bergulir. Pada era Soeharto, sempat muncul gagasan menjadikan daerah Jonggol, Bogor, sebagai ibu kota negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangkah lebih maju dengan membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengkaji pemindahan ibu kota. Namun, selama dua periode pemerintahannya, hasil kajian tak pernah diungkap menyeluruh ke publik. Namun pada akhirnya encana tinggal rencana.

Seperti pemerintahan sebelumnya, rencana pemindahan ibu kota saat ini pun menuai pro dan kontra. Kalangan yang setuju pada umumnya melihat pemindahan ibukota sebagai upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.


Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password