Bupati Aa Umbara Ingatkan Pejabat di Bandung Barat Tidak Korupsi

Bupati Aa Umbara Ingatkan Pejabat di Bandung Barat Tidak Korupsi

Bosscha.id – Ratusan pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat diberikan pengarahan pencegahan korupsi, di Komplek Kantor Pemkab Bandung Barat, Selasa (30/4/2019). Ratusan pejabat hadir terdiri dari semua pejabat eselon dua, tiga dan empat di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bandung Barat serta pejabat pengelola keuangan dan aset.

“Untuk seluruh ASN yang ada di KBB dari tingkat pemerintah daerah hingga ke desa bapa perintahkan untuk menjauhi sikap koruptif. Di pemerintahan bapa dan Hengki saat ini tidak main main komitmennya dalam pemberantasan korupsi”, kata Umbara dikutip dari akun instagramnnya, Selasa (30/4/2019).

Dalam acara tersebut, Aa Umbara sengaja menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai agar mengetahui wawasan tentang korupsi. Adapun KPK diwakili oleh Sugeng Basuki sebagai Kasatgas Korsupgah Wilayah IV .

Bupati Aa Umbara Ingatkan Pejabat di Bandung Barat Tidak Korupsi
Bosscha.id

Umbara mengatakan, saat ini KBB memiliki misi Bandung Barat Bersih yang dimana dalam aplikasinya harus bersih dari segala hal yang bersifat kotor termasuk perilaku koruptif.

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di setiap dinas, salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

“Saya ingat pesan pak Sugeng pada pertemuan sebelumnya di kantor bupati, jika tidak mau ada korupsi di kalangan anak buah bapak, maka harus bisa meningkatkan kesejahteraan pegawai. Makanya saya berupaya agar pendapatan daerah bisa meningkat sehingga kesejahteraan pegawai juga bisa naik,” ungkapnya.

Baca Juga:   Bahas COVID-19, DPRD KBB dan Bupati Aa Umbara Gelar Rapat Paripurna Lewat Teleconference

Pelaporan LHKPN

Sementara itu, hingga saat ini sejumlah pejabat Kabupaten Bandung Barat masih ada yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2018 pada Inspektorat setempat.

“Kita sudah kirim surat teguran, bahkan dijapri melalui WhatsApp. Tapi nggak tahu kenapa, sampai sekarang 25 persennya lagi belum juga mengirimkan,” ujar Inspektur Daerah KBB Yadi Azhar.

Yadi mengatakan, pejabat yang wajib menyerahkan LHKPN tersebut adalah pejabat eselon 2A, 2B dan 3A, 3B. Keseluruhan pejabat yang wajib menyerahkannya sebanyak 225 orang.

“Jika persoalannya mereka mendapat kesulitan pengisian formulir LHKPN, Inspektorat siap membantunya. Kita harapkan, mereka segera melaporkannya. KPK juga sudah menunggunya,” kata Yadi.**

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password