Bawaslu Temukan Empat Kasus Politik Uang di Bandung Barat

Hati-Hati Money Politics! Racun Demokrasi

Bosscha.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) temukan dugaan 4 kasus praktik money politics atau politik uang di sejumlah daerah di Kabupaten Bandung Barat. Empat kasus terjadi di Kecamatan Ngamprah, Cihampelas, dan Cipongkor.

Koordinator Divisi Bidang Penindakan Bawaslu KBB, Ai Wildani Sri Aidah mengungkapkan, laporan resmi dugaan kecurangan yang menyangkut politik uang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) telah terigister di Bawaslu KBB dan kini tengah diproses oleh Gakundu.

“Perihal politik uang, 2 kasus telah diregister dan 2 kasus lagi akan segera ditindaklanjuti. Sekarang kami tinggal menunggu kelengkapan bukti-bukti saja,” kata Ai, Senin (29/4/2019).

Menurut Ai, demi tegaknya sebuah kebenaran, ia pun meminta agar masyarakat tidak takut melaporkan peristiwa kecurangan pemilu. Apalagi, Bawaslu menjamin kerahasiaan pelapor dan saksi yang melaporkan kecurangan Pilpres dan Pileg.

“Sepanjang kasusnya masih dalam proses di Gakundu, kalau ada bukti-bukti dan saksi yang kuat, laporkan saja. Kita jamin kerahasiaan pelapor dan saksi,” ujar Ai.

Bawaslu Temukan Empat Kasus Politik Uang di Bandung Barat
Bosscha.id

Berdasarkan informasi yang dihimpun, bahwa salah satu caleg Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Cihampelas, Cililin dan Batujajar yang membagi-bagikan uang disaat menjelang pencoblosan Pemilu 17 April 2019. Caleg petahana tersebut berasal dari partai tertentu, membagi-bagikan uang sebesar Rp50 ribu melalui tim suksesnya.

Selain pelaporan secara resmi, menurut Ai, Bawaslu KBB juga menerima sejumlah warga untuk berkonsultasi terkait dugaan kecurangan Pemilu 2019.Termasuk rata-rata dugaan kecurangan tersebut tentang Pileg, terutama untuk caleg KBB.

Baca Juga:   Hore, Paket Bansos Beras Tahap 2 di KBB Mulai Disalurkan Hari Ini

“Yang sudah datang kesini untuk konsultasi kecurangan berbentuk money politik. Ada yang dari Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, Kecamatan Batujajar dan ada juga dari Kecamatan Cipongkor,”bebernya.

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 278 ayat 2 disebutkan, “Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD; e. memilih calon anggota DPD tertentu.” Adapun sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam pasal 523 ayat 2, yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password