Demo di Kemenaker, KPBI Soroti Hak-Hak Pekerja yang Belum Merdeka

Foto: Local Initiative for OSH Network

Bosscha.id – Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) melakukan aksi peringatan IWMD (International Workers Memorial Day) sebagai hari berkabung untuk para pekerja yang sakit dan meninggal di tempat kerja yang diperingati setiap 28 April di seluruh dunia. 

“Hari ini kita berkabung untuk para kawan kawan kita para buruh yang telah meninggal di tempat kerja dan berjanji akan berjuang lebih keras untuk tegaknya keadilan dan hak-hak jaminan kemanusiaan bagi buruh” ujar Subono kordinator aksi, di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jumat (26/4/2019).

Menurutnya, berdasarakan data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, tercatat pada 2018 ada sebanyak 173.105 kasus kecelakaan kerja. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2017 yang hanya mencapai angka 123 ribu.

“Saa ini angka kecelakaan kerja meningkat 40 persen, dan angka ini terbilang cukup fantastis,” kata Bono, yang juga sapaan akrabnya.

Bono mengungkapkan, bahwa dari 173 ribu kecelakaan kerja di 2018, itu belum mencakup semuanya. Sehingga menurutnya, jika merujuk pada data masih banyak para pekerja yang masih tidak terlindungi. 

“Itu hanya dari 48 juta peserta BPJS TK. Bukan dari keseluruhan penduduk yang bekerja, atau setara dengan 127 juta penduduk. Berarti masih banyak kasus kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan, masih banyak pekerja yang tidak terlindungi,” ungkapnya.

Di Indonesia, kasus kecelakaan dan kematian akibat kerja tampak belum menjadi perhatian pemerintah. Data yang disajikan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Tenaga Kerja (BPJS TK) tidak pernah menunjukan kenyataan yang terjadi di Industri.  

Adapun kata Bono, selama ini Kementerian mengandalkan pelaporan BPJS TK yang diajukan perusahaan karena keterbatasan pengawasan. Sementara BPJS TK sendiri mengandalkan klaim yang diajukan oleh perusahaan sebagai mitranya.

“Kasus-kasus kecelakaan, penyakit dan kematian akibat kerja bahkan dianggap kejadian biasa di Industri, bahkan beberapa kasus justru mengkambing-hitamkan buruh, pemerintah dan perusahaan tidak melihat secara utuh, dimana kecelakaan dan penyakit akibat kerja disebabkan karena tidak ditegakkkanya peraturan K3 dan tidak dipenuhinya hak-hak buruh seperti pelatihan K3, hak menolak pekerjaan yang tidak aman dan partisipasi buruh dalam manajemen K3 di tempat kerja” papar Bono.

Di luar kasus kematian dan kecelakaan akibat kerja, Bono memandang, pemerintah masih terlihat tidak punya ketegasan sikap terhadap penyakit-penyakit yang muncul dalam hubungan kerja.

“Stress dan trauma yang dialami buruh masih jauh dari keberpihakan pemerintah bahwa timbul akibat hubungan kerja yang tidak manusiawi seperti jam kerja panjang, upah murah bahkan pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja. Semua masih dianggap hanya sebagai persoalan individu dan bukan akibat hubungan kerja.“ ungkapnya.

Demikian pula halnya dengan risiko yang dihadapi keluarga buruh jika buruh mengalami kecelakaan, sakit dan atau kematian akibat hubungan kerja. Pemerintah dan perusahaan hanya bisa berdiam diri dan terbebas dari segala tanggung jawab yang semestinya diberikan kepada anggota keluarga buruh. Buruh bekerja bukan hanya untuk dirinya namun juga untuk menghidupi keluarganya.

Baca Juga:   PKS Luncurkan Lambang dan Hymne Baru

“Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas juga membuat tidak ada efek jera bagi pengambil kebijakan di tingkat perusahaan untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan aman bagi buruh,” tegas Bono. 

Dengan demikian, Bono meminta agar pemerintah segera merevisi UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 dengan pelibatan aktif buruh, serikat buruh, komunitas pemerhati, pakar dan pihak terkait lainnya.

“Termasuk libatkan pihak independen untuk dapat mengajukan klaim kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian kerja diluar perusahaan.Berikan Keadilan kepada para korban kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam rangka menekan angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sebagai pemegang kebijakan nasional di bidang K3 berdasarkan Undang-Undang 1/1970, Kemenaker telah menetapkan berbagai upaya melalui program K3.

Upaya itu di antaranya menyempurnakan peraturan perundang-undangan serta standar di bidang K3, meningkatkan peran pengawas bidang K3 dalam pembinaan dan pemeriksaan serta penegakan hukum bidang K3, meningkatkan kesadaran pengusaha atau pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sehingga memiliki kompetensi dan kewenangan bidang K3.

“Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kecelakaan kerja juga mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan daya saing nasional,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri seperti dikutip Jawapos.com, 5 Januari 2019,

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password