Hati-Hati Money Politics! Racun Demokrasi

Hati-Hati Money Politics! Racun Demokrasi

Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi:

“Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Praktik money politics atau politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah musuh utama demokrasi. Sebab, money politics dapat berdampak buruk bagi demokkrasi. 

Dalam praktiknya, selain akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, money politics juga akan melemahkan politisi sehingga orang-orang yang terpilih tidak memiliki kompetensi rendah.

Adapun masyarakat sendiri merupakan korban sasaran utama politik uang. Parahnya lagi, praktik tersebut biasanya menyasar rakyat miskin. 

Menjelang hari Pemilihan Umum 2019 dan memasuki masa tenang sedikitnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhasil melakukan pengungkapan kasus politik uang sebanyak 25 peristiwa saat melakukan patrol pencegahan politik uang. Patroli dilakukan sejak Sabtu 13 April hingga 16 April malam nanti. 

“Sampai hari ini sejak hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kita masih ada semalam lagi, pengawas pemilu sudah atau telah menangap sebanyak 25 kasus politik uang,” jelas Komisioner Bawaslu Muhammad Affifudin di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/4/2019) dikutip Merdeka.com.

Hati-Hati Money Politics! Racun Demokrasi 2
Bosscha: Ilustrasi Money Politics

Dari 22 kasus tersebut, beragam barang bukti berhasil diamankan oleh petugas patroli. Mulai dari uang, sembako sampai deterjen. Barang bukti dengan jumlah uang terbanyak terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

“Dengan jumlah 190 juta lokasi praktik polik uang di rumah penduduk dan tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan,” tegas Afif.

Baca Juga:   Presiden Jokowi: Indonesia Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi Dunia

Afif mengatakan, para pelaku politik uang terancam pidan paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 48 juta sesuai dengan Pasal 523 UU Pemilu.

Pileg Tahun 2014

Sementara itu, pemantauan ICW di 15 provinsi pada Pileg 2014 menggambarkan masih maraknya pelanggaran politik uang. Bahkan jumlahnya naik dua kali lipat dibandingkan Pemilu Legislatif 2009.

Dilansir dari antikorupsi.org, berdasarkan wilayah pemantauan, Banten menduduki urutan pertama dengan 36 pelanggaran politik uang. Riau dan Bengkulu menyusul dengan jumlah yang sama, yaitu 33 kasus, diikuti Sumatera Barat dengan 30 kasus, dan Sumatera Utara dengan 29 kasus.

Inilah lima provinsi dengan temuan pelanggaran politik uang terbesar pada Pemilu Legislatif 2014, menurut Peneliti ICW Donal Fariz pada konferensi pers di Jakarta, Senin (21/4).

ICW dan jaringan kerja Lembaga Swadaya Masyarakat memantau pelaksanaan Pemilu Legislatif di Banten, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password