RPJMD KBB 2018-2023 Harus Lebih Pro Rakyat

dprd kbb


Bosscha.id  IMPLEMENTASI Rancangan Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat 2018-2023  diharapkan mampu menghasilkan sebuah capaian yang mencakup pengurangan ketimpangan, mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat, menambah lapangan kerja, serta menjaga dan mengembangkan sumber daya berkualitas di seluruh daerah di Kabupaten Bandung Barat. 

Dengan demikian, wacana strategis dan komitmen yang dirangkum oleh eksekutif dan legislastif dalam sebuah RPJMD menjadi koridor sebuah pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan serta mampu mencapai program-program yang tepat sasaran.

Demikian disampaikan Ketua Pansus Pembahasan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 Iwan Setiawan, di Padalarang,  Selasa (12/2/2019).

“Pemerintah daerah akan dihadapkan pada berbagai aspek tantangan yang harus dihadapi dalam menyusun RPJMD ini, mulai dari peningkatan kapasitas SDM, perlunya koordinasi yang semakin baik antara stakeholder, pemanfaatan sumber daya secara berkualitas, sarana dan prsarana yang memadai dan berkualitas, serta dunia usaha yang kondusif. Maka dari itu, dibutuhkan langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal,” terangnya.

RPJMD KBB 2018-2023 Harus Lebih Pro Rakyat 18
Ketua Pansus Pembahasan RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023, Iwan Setiawan

Iwan juga mengatakan, RPJMD itu pula yang menjadikan arah penentuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar efektif dan efisien dalam implementasi program-program di daerah. Sehingga dapat terlaksana secara terarah, terukur, dan tepat. baik tepat sasaran, tepat capaian, serta tepat anggaran. 

Adapun menurutnya, DPRD sebagai mitra pemerintah turut berperan menentukan prioritas program menyelaraskan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

“Dalam melaksanakan kinerja selama ini, DPRD KBB turut berperan aktif dalam menyusun prioritas program yang menjadi sasaran implementasi program pemerintah daerah. Terutama membahas rancangan peraturan daerah terkait RPJMD bersama eksekutif, serta stakeholder di dalamnya,” tuturnya.

Setidaknya ada beberapa prioritas pembangunan RPJMD KBB pada tahun 2018-2023. Diantaranya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khusunya melalui pembangunane-government, penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Bandung Barat, penyediaan infrastruktur wilayah dengan kapasitas memadai, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, akses ke pusat pelayanan dan pemerataan wilayah, termasuk memperluas irigasi.

Baca Juga:   Seorang Pemulung Tewas Tertimbun Sampah di TPA Sarimukti

Di sektror lain seperti pertanian dan kebudayaan,  pengembangan industri pertanian (agroindustri) yang mencakup subsektor yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya, pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis pada kearifan dan budaya setempat serta melibatkan masyarakat setempat.

Sementara, untuk sektor ekonomi dan industri, beberapa program prioritas diantaranya revitalisasi industri di Kabupaten Bandung Barat, pengembangan klaster ekonomi di Bandung Barat yang mengaitkan antara kegiatan ekonomi skala menengah dan besar (padat modal) dan usaha skala mikro dan kecil (UMKM dan Koperasi), serta melalui pengembangan BUMD dan dukungan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terakhir, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penyediaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan.  

Menurut Iwan, isu strategis tersebut kini menjadi tolok ukur legislastif dalam mengawasi dan mengevaluasi keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. 

“Termasuk dalam ketepatan penggunaan anggaran sesuai dengan aplikasinya dilapangan,” ucapnya.(A)**

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password