Peran Penting DPRD KBB Sebagai Representatif Aspirasi Masyarakat

dprd kbb
Bosscha.id

Bosscha.id – SELAMA masa bakti 2014-2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat fokus pada kinerja prioritas mulai dari fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tiga fokus kinerja tersebut dilakukan selain karena sudah diatur dalam Undang-undang, hal itu juga tidak terlepas dari kebijakan DPRD KBB yang merupakan representatif aspirasi masyarakat dalam memediasi harapan dan cita-cita masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai sentra kebijakan daerah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD KBB Samsul Maarif, di Padalarang, Senin (14/1). Menurutnya, sesuai tugas pokok dan fungsinya, lembaga legislastif adalah mengawal fokus kerja pemerintah. Fungsi legislasi DPRD KBB juga secara eksplisit sudah tercantum dalam peraturan DPRD KBB Nomor 1 Tahun 2018, pasal 4. 

“Namun tetap dalam hal ini bupati juga dilibatkan dalam membentuk dan menetapkan perda bersama-sama dengan DPRD. Sebab, raperda dapat berasal dari bupati atau atas usul prakarsa DPRD, sedangkan fungsi DPRD yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pembentukan perda,” terangnya.

Peran Penting DPRD KBB Sebagai Representatif Aspirasi Masyarakat 19
Wakil Ketua DPRD KBB Samsul Maarif

Perihal fungsi anggaran, Samsul juga menjelaskan, dalam pelaksanaannya secara operasional dan teknis fungsi anggaran biasa dilaksanakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB dengan berbagai tugas dan kewajibannya. Melalui rapat di masing-masing komisi, menurut Samsul, mengidentifikasi permasalahan perencanaan anggaran dengan lebih spesifik agar terwujud suatu perencanaan yang lebih efisien, lebih efektif dan sesuai dengan program dan prioritas dalam pelaksanannya.

“Setelah itu, masing-masing disampaikan kepada banggar DPRD, untuk kemudian menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD,” katanya.

Samsul juga mengatakan, dalam setiap masa satu tahun anggaran, legislatif bersama dengan pemerintah daerah kerap melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait dengan perencanaan anggaran yang pelaksanaannya ditempuh melalui rapat komisi.

“Hasilnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun masa bakti, legislatif dan eksekutif telah mengeluarkan perda mengenai penetapan, perubahan dan perhitungan APBD. Ini sebagai  bentuk sinergitas antara legsilastif dan eksekutif,” tuturnya.

Baca Juga:   Aa Umbara Buka Ruang Komunikasi Publik Lewat Website Pribadi

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, lanjut Samsul, DPRD melalui alat kelengkapannya secara rutin dan berkala terus melakukan evaluasi dengan para stakeholder demi meningkatkan efektifitas produk  hukum yang telah dikeluarkan. Termasuk DPRD juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah tingkat pusat maupun provinsi untuk mencegah terjadinya tumpang tindih antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Fungsi pengawasan lembaga legislatif sudah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD mengenai tugas dan wewenangnya. Adapun dalam pelaksanaannya itu meliputi pelaksaan perda, peraturan bupati, pelaksanaan APBD, dan terakhir kebijakan bersama internasional di daerah,” terangnya.

Menurut Samsul, bentuk lain fungsi pengawasan DPRD adalah laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang disampaikan kepada DPRD. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan realisasi dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang diantaranya menerangkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran dan kepala daerah wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD. Sementara realisasi dari ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

“Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas APBD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012,” terangya.(A)**

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password