Jangan Amnesia Dosa Orde Baru

Jangan Amnesia Dosa Orde Baru
infografis bosscha.id

Memasuki tahun politik polemik dosa-dosa rezim orde baru mencuat kembali. Hal itu tidak terlepas dari pernyataan Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basrah, yang menyebut Presiden ke 2 RI Soeharto sebagai guru korupsi Indonesia.

Isu Soeharto Presiden terkorup yang kemudian Ahmad Basarah menganalogikan guru korupsi sebetulnya bukannnya tidak berdasar. Sebab, sejumlah lembaga internasional pun mengidentikan itu. 

Sebut saja lembaga CorpWatch, serta media New York Times, Washington Post, The Star, Independen, The Guardian, dan Telegraph pada 2008 menobatkan Soeharto sebagai “diktator kejam”. Alasannya atas berbagai pembantaian warga sipil yang seharusnya dilindunginya.

Tidak tanya itu, Soeharto juga disejajarkan dengan penguasa kejam dunia seperti Hitler, Stalin, dan Polpot. Studi yang dibungkus sejumlah pakar sejarah dan politik seperti yang terdokumentasi dalam beberapa karya mereka, yaitu Robert Cribb (1990 dan 2001) atas pembantaian 1965-1966, John Taylor (1991) mengenai Invasi Timor Timur, Amnesty International (1993) atas diberlakukannya DOM di Aceh, serta aneka kekerasan Orde Baru yang disunting Ben Anderson (2001).

Kedua, dengan kekayaan melimpah dan tersebar di banyak lokasi hingga ke luar negeri, maka beberapa lembaga dan media asing seperti Transparency International (2004) dan Integritas360 (2016), serta New York Times (2008) dan Forbes (2015) menobatkan kebesaran Soeharto sebagai “Presiden Terkorup Sedunia”.

Soeharto bersama istri Ibu Tien ketika latihan menembak
Presiden kedua RI Soeharto bersama istri Ibu Tien ketika latihan menembak, sementara Tommy Soeharto (menutup telinga) (dok/Getty images)

Berkaca pada dosa-dosa itu. Kemudian saya meyakini sebutan Ahmad Basarah terhadap Soeharto sebagai guru korupsi merupakan hal yang berdasar. Tentu agar kita semua tidak amnesia dan pengetahuan sejarah yang kemudian seolah-olah tenggelam ditengah hiruk pikuk dinamika politik di Indonesia.

Kita harus memaafkan Soeharto tapi kemudian kita tidak juga lupa sejarah yang dilakukan Soeharto tersebut untuk kita belajar bagaimana Indonesia kedepan supaya maju.

Terakhir ada beberapa catatan yang harus kita ketahui supaya kita tidak amnesia terhadap hal tersebut. Termasuk diantaranya menolak lupa 
tuntutan kawan-kawan mahasiswa 98 memasukan tuntutan gerakan 98 yaitu :
1. Penegakan supremasi hukum
2. Pemberantasan KKN
Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN
3. Pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya Pengusutan anak dan kroni Suharto
4. Amandemen konstitusi
Upaya amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 jangan hanya   memperjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saja, tetapi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang hasil amandemen ke empat UUD 1945 sehingga perubahan lebih komprehensif guna mewujudkan cita-cita negara yang ingin dicapai.
5. Pencabutan dwifungsi TNI/Polri
6. Pemberian otonomi daerah seluas- luasnya.

Adiyana Slamet

Adiyana Slamet, direktur eksekutif Lingkar Kajian Komunikasi dan Politik (LKKP), dosen Komunikasi Politik Fisip Unikom dan Kandidat Doktor FIKOM Unpad.


Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password