Ini Penyebab Petani Kopi di KBB Sulit Bersaing di Pasar Nasional

Ini Penyebab Petani Kopi di KBB Sulit Bersaing di Pasar Nasional
Coffe shop. www.rumah.com

Bosscha.id – Banyaknya petani kopi yang tak memiliki sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) membuat para petani kopi di Kabupaten Bandung Barat sulit bersaing di pasar Nasional.

Menurut Ketua Gabungan Petani Kopi Kebun dan Hutan Indonesia (Gapekhi), Setiowekti, pemegang PIRT kopi di Bandung Barat saat ini terbilang sedikit. Oleh karena itu, terkait pemasaran produk kopi, Bandung Barat masih jauh ketinggalan dari daerah lain.

“Pemegang PIRT bisa dihitung dengan jari.Padahal salah satu persyaratan pasar bebas, sertifikasi PIRT itu harus bisa ditempuh. Makanya, jangan heran kalau sekarang petani kopi sulit memasarkan produk ke pasar bebas,” katanya di Lembang, Rabu (26/12/2018).

Setiowekti juga mengatakan, dalam hal branding atau pengemasan produk, para petani juga masih belum memehamami. Sehingga menurutnya, para petani masih terus berkutat dengan produksi saja.

“Pemahaman kita sekarang masih hanya sebagai produsen buah cherry saja. Sehingga untuk pemasaran itu masih jauh ketinggalan,” ujarnya.

Selain itu menurutnya, untuk sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani kopi saat ini juga masih terbatas. Ia berharap agar bantuan bisa merata diberikan kepada petani.

“Bantuan yang diberikan itu kurang tepat sasaran. Walaupun diberikan bantuan, beberapa petani tak bisa menggunakan mesin. Seharusnya pemberiaan bantuan bisa tepat sasaran. Akibat kondisi itu, saya cukup miris karena bantuan banyak tak banyak berfungsi,” sesalnya.

Meski demikian, ia menambahkan secara keseluruhan kebijakan pemerintah daerah kepada para petani sudah cukup baik. Namun, kata dia, tetap saja pasca panen para petani kerap dihadapi dengan berbagai persoalan seperti nilai jual.

Baca Juga:   Komisi I DPRD KBB: Aa Umbara dan Hengki Kurniawan Harus Mewujudkan Birokrasi Pro Rakyat

“Pemberian bibit segala macem itu sudah lebih dari cukup. Tapi, kami berharap, ketika panen harga bisa dinikmati oleh petani. Sebab, banyak hasil olahan kopi petani belum maksimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, para petani di Kabupaten Bandung Barat juga meminta agar Harga Pokok Produksi (HPP) langsung ditetapkan oleh pemerintah daerah.Jika pemerintah daerah tidak segera menetapkan HPP, maka itu akan merugikan para petani lokal yang ada di KBB.

“Sayangnya, sekarang masih belum jelas. Dan kita dibiarkan tergantung pasar bebas,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk sertifikasi PIRT dan sertifikasi halal ribuan usaha makanan industri kecil (IKM) di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Berdasarakan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diseprindag) Kabupaten Bandung Barat dari 6.000 IKM, hanya sebagian IKM yang baru memiliki legalitas.

“Satu IKM butuh dana sekitar Rp 3 juta agar bisa mendapatkan sertifikasi halal. Artinya, jika semua disertifikasi halal itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 14 miliar,” kata Kepala Bidang Agro Industri  Disperindag KBB, Yoppie Indrawan.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password