Tabrak Aturan RTH, SPBU di Kawasan Wisata Lembang Dipersoalkan

Tabrak Aturan RTH, SPBU di Kawasan Wisata Lembang Dipersoalkan
Gambar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).Net

Bosscha.id – Siteplan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kawasan Bandung Utara (KBU) dekat objek wisata Farmhouse Susu Lembang, Kabupaten Bandung Barat kembali dipersoalkan. Sebab, siteplan untuk ruang terbuka hijau (RTH) diduga telah menabrak aturan.

“Semua aturan harus ditempuh dengan benar. Karena kita tahu, siteplan untuk RTH ini masih bermasalah. Namun, sekarang pembangunan sudah hampir selsai. Dan itu yang sekarang kita pertanyakan?” kata Ketua Masyarakat Peduli Bandung Barat (Forbat) Suherman di Ngamprah, Jumat (21/12/2018).

Menurut Suherman, sudah seharusnya semua aturan administrasi terkait perizinan pembangunan SPBU  ditempuh secara benar. Namun tak hanya SPBU, beberapa bangunan lainnya, seperti hotel dan pusat perbelanjaan di Lembang juga tak mengindahkan aturan mengenai RTH.

Ia pun menilai, bahwa pemerintah daerah lemah dalam mengawasi dan menindak pembangunan bermasalah di kawasan Bandung utara.

“Beberapa surat teguran memang sudah dilayangkan pemda kepada pemilik SPBU. Namun, tidak dipatuhi. Lalu, di mana fungsi pemerintah daerah?” ucapnya.

Suherman menambahkan, pihaknya sebenarnya sudah mengawal kasus tersebut sejak awal. Pada 27 April 2018, DPRD bahkan sudah mengeluarkan nota komisi yang berisi agar pemerintah daerah menghentikan pembangunan SPBU dekat lokasi objek wisata Farmhouse Susu Lembang itu.

“Namun, pembangunan tetap berjalan dan kini sudah rampung. Sekarang, pembangunan SPBU sudah selesai dan katanya akan segera beroperasi,” katanya

Sekretaris Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengungkapkan, berdasarkan keterangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, lahan pengganti RTH tersebut sudah disediakan di belakang SPBU.

“Namun, itu belum diserahkan kepada bagian aset. Jadi, belum jelas juga,” ujar Pither

Baca Juga:   Komisi I DPRD KBB: Aa Umbara dan Hengki Kurniawan Harus Mewujudkan Birokrasi Pro Rakyat

Menurut Pither, pihaknya akan meninjau langsung keberadaan lahan pengganti  RTH tersebut. Jika tidak ditemukan sesuai dengan aturan, ia meminta agar pemerintah daerah bertindak tegas dengan tidak mengizinkan SPBU tersebut untuk beroperasi.

“Apalagi, informasi yang kami terima, operasional SPBU belum mendapatkan SK Bupati. Jadi, kami minta agar SPBU tidak beroperasi sebelum prosedur tersebut ditempuh,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB Asep Sudiro membenarkan, bahwa pihaknya belum menerima laporan penyerahan lahan pengganti RTH untuk dijadikan aset daerah. Adapun kata Asep, bahwa pihaknya baru bisa memproses setelah ada serah terima aset dari pemilik SPBU kepada pemerintah daerah.

“Sampai saat ini, kami belum menerima laporan apa pun soal penyerahan aset. Seharusnya memang, selesaikan dulu masalah aset ini. Sebab jika tidak, akan menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya.

Seperti diketahui, pembangunan SPBU di Jalan Lembang-Bandung, Desa Gudangkahuripan Kecamatan Lembang tersebut dinilai menyalahi izin. Di antaranya, lahan seluas 586 meter persegi yang seharusnya disediakan untuk ruang terbuka hijau, tetapi digunakan untuk tempat penampungan bahan bakar minyak.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password