UMK KBB 2019 Ditetapkan, Aa Umbara: Tidak Boleh ada Pengusaha yang Tidak Menerima Keputusan Ini

UMK KBB 2019 Ditetapkan, Aa Umbara: Tidak Boleh ada Pengusaha yang Tidak Menerima Keputusan Ini
Bosscha.id

Bosscha.id – Sejumlah pengusaha di Kabupaten Bandung Barat diminta untuk bisa menerima  hasil penetapan besar Upah Minimum (UMK) Kabupaten Bandung Barat pada 2019. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan besaran UMK KBB sebesar Rp. 2.898.744,63.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, besaran UMK yang telah ditentukan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengusaha dan buruh.

“Tidak boleh ada pengusaha yang tidak menerima keputusan ini. Jika ada pengusaha yang tidak menerima, ya ga usah usaha disini,” kata Umbara di Ngamprah, Kamis (21/12/2018).

Pasca ditetapkannya UMK, beberapa perusahaan di KBB menyangupi dan siap melaksanakan keputusan tersebut.Namun, tidak sedikit pula pengusaha yang keberatan dan enggan membayarkan ketentuan tersebut kepada para pekerjanya.

Umbara mengungkapkan, kehadiran pemerintah daerah dalam menentukan jumlah UMK hanya sebagai fasilitator untuk menjembatani dan mengakomodir kepentingan para pengusaha dan buruh sehingga dapat diambil solusi terbaik agar tidak merugikan salah satu pihak.

Menurutnya, pemerintah daerah juga dalam memfasilitasi dan mengakomodir seluruh pihak dengan berbagai pertimbangan.

“Besaran UMK ini merupakan hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak dan telah disetujui bersama. Jika masih ada yang tidak dapat menjalankannya, kasihan dong buruh kita,” ujar Umbara.

Seperti diketahui, besaran UMK Bandung Barat Tahun 2019 tidaklah besar, tapi tidak juga kecil, karena ternyata masih ada daerah lain di Jawa Barat yang nilai UMK nya masih jauh lebih kecil, seperti Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Baca Juga:   Bupati Aa Umbara: Peranan BUMD Baru Bisa Tingkatkan Potensi PAD

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) KBB, Iing Solihin berharap setelah ditetapkan UMK tersebut bisa terjalin sinergitas yang baik antara pengusaha dan buruh.

Dengan demikian, kata Iing, dapat sejalan dengan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Visi AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius).

“Kondisi dunia usaha saat ini tengah berjalan. Termasuk pemerintah pusat menjadikan KBB sebagai Pilot Project tentang Skill Development Project yang melibatkan dunia usaha, pekerja dan pemerintah daerah secara langsung,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KBB Wanda Irawan sebelumnya mengungkapkan, penerapan UMSK ini penting mengingat ada beberapa sektor industri di KBB yang berpotensi menjadi unggulan. 

“Kami minta, di KBB juga bisa seperti itu. Soal besaran UMSK, kami tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting ada saja, itu sudah cukup,” ujar Wanda.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password