Sistem Pelayanan BPJS di KBB Dinilai Gagal dan Asal-asalan

Sistem Pelayanan BPJS di KBB Dinilai Gagal dan Asal-asalan
Ilustrasi kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Net


Bosscha.id – Sistem pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Bandung Barat terus menjadi sorotan. Pelayanan yang terkesan setengah hati dan asal-asalan, terutama pelayanan yang diberikan pada masyarakat kurang mampu ini, dinilai sangat merugikan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Ida Widaningsih, mengaku kecewa dengan layanan BPJS Kesehatan. Terlebih, kata dia, layanan BPJS tersebut saat ini sudah tidak reaktif.

“Terus terang saja saya kecewa dengan layanan BPJS Kesehatan. Hampir tiap hari saya menerima keluhan dari masyarakat kurang mampu tentang pelayanan BPJS Kesehatan ini,” kata Ida di Padalarang Jumat (7/12/2018).

Menurut Ida, akibat dari tidak reaktifnya pelayanan BPJS, iapun kerap kedatangan warga tidak mampu yang minta tolong pengurusan BPJS Kesehatan. Adapun warga tersebut meminta BPJS Kesehatan bisa segera aktif mengingat salah seorang keluarganya tengah sakit parah.

“Namun pihak BPJS Kesehatan malah menolak ajuan tersebut dengan dalih anak pasien telah masuk BPJS Kesehatan kelas dua sehingga masa aktifnya pun itu harus menunggu selama dua minggu. Kalau harus menunggu selama itu gimana nasib yang sakit. Bisa-bisa jiwanya tidak tertolong,” terangnya.

Selain itu, menurut Ida, padahal berbagai persyaratan untuk pengurusan BPJS Kesehatan itu telah dilengkapi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bahkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial juga telah lengkap. Meski demikian, kata Ida yang juga politisi dari Fraksi PDIP Dewan KBB ini, BPJS tetap menolaknya karena berpatokan pada masa aktivasinya.

Baca Juga:   Soal Dokumen Lingkungan, DLH KBB: Masih Banyak Perusahaan Bandel di Bandung Barat

“Anehnya rekom dari Dinsosnya malah disimpan pihak BPJS dan tidak di kembalikan ke keluarganya. Maksudnya apa coba,” ujarnya.

Lebih lanjut Ida meminta agar dalam pelayanan BPJS Kesehatan ini tidak ada diskriminasi apapun terhadap warga yang ingin berobat. Termasuk pelayanan BPJS juga harus memiliki sistem yang lebih fleksibel untuk melayani masyarakat.

“Khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.Jangan lagi ada masyarakat yang dipersulit untuk mendapatkan BPJS itu. Saya ingin keberadaan BPJS ini bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” kata Ida.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan KBB dr. Hernawan Wijayanto sebelumnya mengungkapkan, bahwa saat ini pemerintah daerah telah menjamin layanan kesehatan bagi warga miskin. Mulai dari layanan Jamkesda, BPJS hingga Jampersal.

Termasuk saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan keluarga sehat. Hal itu juga dilakukan untuk memastikan jumlah masyarakat miskin yang ada di KBB saat ini.

“Pendataan keluarga sehat di setiap Kecamatan terus kita lakukan. Sebab, kita juga butuh data kembali masyarakat yang mana harus dicover kesehatan dan tidak,” katanya. 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password