Agenda Politik, Jangan Hambat Kinerja Legislasi!

Agenda Politik, Jangan Hambat Kinerja Legislasi!
Iustrasi tolak politik praktis dalam Pilkada serentak 2018. Net


Bosscha.id – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bandung Barat diminta tetap fokus menjalankan tugas legislasi di tahun politik ini. Adanya agenda politik dalam pilkada serentak 2018, diharapkan tidak mempengaruhi terhadap kinerja masing-masing anggota.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD KBB Sunarya Ernawan di Padalarang, Senin (12/3/2018). Menurut Sunarya, jangan sampai agenda politik membuat sejumlah tugas legislasi yang sudah disusun menjadi terhambat.

“Agenda kampanye jangan sampai mempengaruhi atau menghambat kinerja anggota dewan. Apapun alasannya, pekerjaan harus tetap dilaksanakan,” kata Sunarya.

Dikatakan Sunarya, saat ini banyak tugas yang harus diselesaikan oleh para anggota DPRD. Diantarnya, terkait pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) 2018 ini.

Ia pun berharap, para anggota dewan  bisa merampungkan tugas meskipun saat ini situasi di tahun politik. Apalagi, pada tahun 2018 ada 19 raperda yang akan dirampungkan oleh legislatif. Diantarnya 5 raperda inisiatif dari legislatif dan 14 raperda eksekutif.

“Semua anggota pasti ingin menghasilkan perda yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, agenda politik jangan sampai menghambat perkerjaan yang sudah disusun,” katanya.

Sementara itu, Sunarya juga menambahkan meskipun bersaing dalam kontestasi pilkada, para anggota dewan juga harus bisa menciptakan kondusivitas yang sejuk saat ini. Perbedaan pilihan dan pendapat jangan sampai mempengaruhi lunturnya kerukunan diantara anggota dewan.

Baca Juga:   Nasib Pasar Tagog Padalarang di Bandung Barat Semakin Menggantung

“Kita inginkan, supaya dalam pilkada ini masyarakat bisa memilih dengan rasa aman,” katanya.

Ketua Pusat Kajian Politik Ekonomi Pembangunan (Puspakolekbang) Holid Nurjamil sebelumya mengungkapkan, bahwa dewan selama ini mempunyai fungsi sebagai legislasi. Adapun salah satu ukuran kinerja wakil rakyat ini akan dilihat dari menyelsaikan peraturan sesuai prolegda yang memang sudah ditetapkan.

Ia pun menilai, jika produktivitas bekerja para anggota DPRD KBB ini bisa diukur dalam menyelsaikan raperda tersebut

“Jika DPRD masih mempunyai tunggakan raperda, yang sudah masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda). Artinya, ini kan perlu dipertanyakan kinerjanya?,” kata Holid.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password